Suara.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memberi kisi-kisi terkait paket kebijakan ekonomi yang akan dikeluarkan pemerintah pada tahun 2016.
"Paket kebijakan ekonomi selama ini telah memberikan kepercayaan kepada pasar terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan mengeluarkan kembali berbagai paket kebijakan deregulasi yang saat ini belum terjamah oleh pada tahun 2016," kata Darmin saat press gathering di Tangerang, Banten, Kamis malam (17/12/2015).
Pada 2016, Darmin menjelaskan akan ada dua kebijakan yang kembali dikeluarkan untuk memberikan stimulus perkembangan industri dalam negeri.
Pertama adalah terkait dengan kebijakan dalam perizinan di daerah yang selama ini dianggap rumit dan dinilai menjadi hambatan investor masuk ke daerah akan dideregulasi oleh pemerintah.
"Salah satu yang belum disentuh oleh deregulasi adalah perizinan daerah, mau tidak mau kita masuk ke situ untuk stimulus, namun ada tantangan karena kita akan berhadapan dengan pemerintahan otonom," ucap Darmin.
Kebijakan kedua adalah proteksi sektor farmasi domestik. Kebijakan ini dinilai sangat penting karena selama ini sektor farmasi, petrokimia dan alat-alat kesehatan masih melalukan impor bahan baku sebesar 90 persen.
"Bahan baku kebutuhan farmasi dan alat kesehatan itu 90 persen impor. Jadi tahun depan pemerintah akan melakukan deregulasi agar industri dalam negeri menggunakan bahan baku dasar dalam negeri," ujar Darmin.
Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah karena menjadi penopang sektor makro dalam negeri, yang efeknya pertumbuhan ekonomi nasional dapat tumbuh di atas lima persen dengan mengandalkan bahan baku modal yang berasal dari dalam negeri.
Darmin menegaskan pemerintah akan kembali melanjutkan paket kebijakan ekonomi, karena hal ini akan berdampak baik pada perekonomian Indonesia dan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional.
"Saat awal, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan, pasar hanya melihat ini kebijakan biasa. Tapi begitu ada pekat kebijakan ketiga, masyarakat dan pasar baru melihat bahwa pemerintah serius meningkatkan ekonomi nasional," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Paket Stimulus Ekonomi Lanjut di 2026, Dari Magang Nasional hingga Insentif PPh
-
Negosiasi Tarif Dagang dengan AS Terancam Gagal, Apa yang Terjadi?
-
Insentif Otomotif 2026 Belum Jelas, Pemerintah Klaim Industri Sudah Kuat
-
Presiden Prabowo Guyur KAI Rp5 T, Menperin Agus: Angin Segar Industri Nasional!
-
Airlangga Ungkap 8 Paket Ekonomi, Diskon Pajak hingga Bantuan Pangan Diperluas
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Moody's Turunkan Outlook Peringkat Indonesia ke Negatif
-
BCA Wanti-wanti Gen Z: Hati-hati Beli Rumah Pakai KPR
-
Purbaya Datangi Perusahaan China Pengemplang Pajak, Rugikan Negara hingga Rp 5 T
-
Kecelakaan Maut di IUP Bukit Asam, Kementerian ESDM Terjunkan Tim Investigasi
-
Sempitnya Peluang Ekonomi RI, Saat Gelar Sarjana 'Keok' oleh Lulusan SD
-
Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Cuma 5,11 Persen, Purbaya Akui Tak Sesuai Janji
-
Juda Agung Bocorkan Tugas dari Prabowo usai Dilantik Jadi Wamenkeu Baru Pendamping Purbaya
-
Latar Belakang Juda Agung: Wamenkeu Baru Pernah Jabat Direktur IMF
-
7 Rekomendasi Dompet Digital Terbaik untuk Transaksi dari Luar Negeri
-
Dear Pak Prabowo! 23 Juta Rakyat RI Hidup Miskin, Mayoritas di Pulau Jawa