- Pemerintah RI belum menerima usulan resmi insentif otomotif tahun 2026 dari kementerian/lembaga terkait hingga 1 Desember 2025.
- Industri otomotif dinilai semakin kuat, ditunjukkan oleh pertumbuhan signifikan penjualan kendaraan listrik dan realisasi investasi besar.
- Kebijakan pemerintah 2026 akan fokus pada penguatan rantai nilai lokal dan peningkatan TKDN, bukan insentif.
Suara.com - Pemerintah RI mengakui kalau sejauh ini belum ada usulan resmi soal insentif otomotif untuk tahun 2026 yang diterima dari Kementerian/Lembaga pembina sektor.
"Saat ini kami belum ada pembahasan kembali dan belum menerima usulan insentif dari Kementerian/Lembaga pembina sektor," kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, dikutip dari Antara News, Senin (1/12/2025).
Haryo menilai kalau pembahasan insentif untuk industri otomotif tahun 2026 perlu melihat perkembangan terkini industri nasional.
Dia memaparkan dalam beberapa tahun terakhir, industri otomotif menunjukkan penguatan yang cukup signifikan, khususnya pada segmen kendaraan listrik.
Menurutnya, pertumbuhan kendaraan listrik dan realisasi investasi signifikan menunjukkan fondasi industri yang semakin kuat.
“Kami berpendapat bahwa industri otomotif saat ini sudah cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan penjualan kendaraan listrik roda empat meningkat signifikan hingga 18,27 persen dari pangsa pasar tahun 2025 dan investasi untuk KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) sebesar Rp5,66 triliun di tahun 2025,” papar Haryo.
Sementara itu segmen kendaraan konvensional masih mendominasi pasar sekitar 80,6 persen. Sedangkan pasar roda dua juga terus menunjukkan pertumbuhan baik dari sisi permintaan domestik maupun ekspor.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa ekosistem industri otomotif telah bergerak stabil dan kompetitif. Dengan kondisi tersebut, Haryo menilai ruang kebijakan Pemerintah dapat ditempatkan secara lebih strategis.
Lebih lanjut Jubir Kemenko Perekonomian menyatakan kalau Pemerintah sudah memiliki arah kebijakan untuk industri otomotif tahun 2026.
Baca Juga: Menko Airlangga: Gempuran Mobil Listrik Paksa Produsen Konvensional Banting Harga
Mereka lebih memfokuskan pada penguatan rantai nilai lokal, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pengembangan infrastruktur pengisian kendaraan listrik, serta dukungan yang memastikan adanya transfer teknologi dan peningkatan kapasitas produksi nasional.
Dengan pendekatan tersebut, Haryo menilai kalau Pemerintah tetap berkomitmen menjaga sektor otomotif sebagai pilar penting industri manufaktur Indonesia.
"Pertanyaannya, apakah masih diperlukan insentif jika suatu industri sudah cukup kuat? Kami melihat ruang kebijakan yang ada dapat mulai dipertimbangkan untuk memperkuat sektor-sektor prioritas lain yang membutuhkan dukungan lebih besar, sembari tetap menjaga momentum positif industri otomotif," tandasnya.
Berita Terkait
-
Menko Airlangga: Gempuran Mobil Listrik Paksa Produsen Konvensional Banting Harga
-
Tarik Ulur Insentif Otomotif: Menko Perekonomian Bilang Stop, Menperin Siapkan Jurus Baru
-
Insentif Industri Otomotif? Menperin Agus Bilang Oke, Menko Airlangga: Enggak Perlu!
-
Pengusaha Kakao Lokal Minta Insentif ke Pemerintah, Suku Bunga Bisa Tembus 12%
-
Insentif Mobil Listrik dan Hybrid Harus Adil dan Setara
Terpopuler
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- Guru Besar UGM Cium Ada Perubahan Sikap yang Tak Biasa Usai Mama Sinta Lapor Polisi soal Pesta Babi
Pilihan
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
-
Prabowo Pidato 1 Juni 2026: Lawan Asing, Waktunya Kembali ke Ekonomi Pancasila
-
Rambah Cempaka: Perempuan yang Bersemayam di Batu Lumpang
Terkini
-
Perkuat PT GMM, Bulog Fokus Jaga Kepercayaan dan Kemitraan dengan Petani Tebu Blora
-
Influencer Tak Lagi Dapat PPh UMKM 0,5 Persen, Purbaya: Tak Ada Lapangan Kerja
-
PT GMM Pastikan Penyampaian Aspirasi Petani Tebu di Blora Berjalan Tertib dan Kondusif
-
Profil PT MMS, Perusahaan yang Dianggap Bandel di Industri Sawit
-
5 Asosiasi Pengusaha Buka Suara soal DSI, Ingatkan Risiko Ganggu Ekspor SDA RI
-
Tak Miliki Bisnis Sawit, Ini Profil PT MMSGI
-
Danantara Bongkar Borok BUMN, Catat Penurunan Aset Hampir Rp100 Triliun
-
Jelang DSI Beroperasi, Pengusaha Kompak Minta Jaminan Kontrak Ekspor Tetap Aman
-
Setor Ratusan Triliun ke Negara, Tapi Petani Tembakau Belum Dilindungi Hukum
-
Gaji ke-13 ASN dan Pensiun Cair Mulai Besok, Taspen Ungkap Aturan hingga Penerima yang Tak Kebagian