Suara.com - Kementerian Keuangan menyerap pembiayaan sebelum tahun pelaksanaan anggaran (pre-funding) untuk program-program pembangunan pada Januari 2016 sebesar Rp63,4 triliun, kata Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan.
Robert Pakpahan di Jakarta, Senin (4/1/2016), mengatakan skema "pre-funding" ini dilakukan agar pemerintah dapat mengebut pelaksanaan proyek-proyek pembangunan sejak awal 2016, ketika penerimaan dari APBN 2016 baru mulai berjalan.
"Di antaranya dari yang kami eksekusi Desember 2015 yakni dua Surat Utang Negara (SUN) valuta asing, yang masing-masing nilainya Rp31,16 triliun dan Rp17,31 triliun," kata dia.
Dua SUN yang dijelaskan Robert tersebut adalah RI0126 dengan tenor 10 tahun dan RI0146 dengan tenor 30 tahun, yang diterbitkan awal Desember lalu 2015.
Selain SUN valas tersebut, Kemenkeu juga mengeluatkan SUN berdenominasi rupiah yakni FR070 dan FR046 nilai masing-masing Rp7 triliun dan bertenor 10 tahun.
"Kemudian satu seri sukuk PBS009 sebesar Rp1 triliun pada 10 Desember lalu, yang jatuh tempo pada Januari 2018 melalui private placement pada BLU," kata Robert.
Robert juga mengatakan dalam beberapa waktu ke depan, pihaknya akan melakukan empat kali penerbitan surat utang negara, termasuk penerbitan dua Surat Utang Negara Syariah (SUKUK). Sementara, Robert mengaku masih mengkaji untuk penerbitan surat utang dengan denominasi Yuan.
"Dalam radar kami juga kami pertimbangkan renmimbi bond apakah panda bond untuk di dalam negeri (Tiongkok) maupun Dimsum bond di Hongkong," kata dia.
Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sejak awal tahun akan berkontribusi pada pemulihan perekonomian yang lebih cepat.
Dari sisi anggaran pemerintah, Suahasil memperkirakan realisasi belanja modal dari APBN 2016 akan tidak jauh berbeda dengan realisasi di APBN-P 2015 sebesar Rp213 triliun, dari total belanja modal 2015 sebesar Rp290,3 triliun.
Sebagiaman diketahui, dalam APBN 2016 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2016 sebesar 5,3 persen, dengan target belanja negara Rp2.095 triliun dan pendapatan negara Rp1.822 triliun.
(Antara)
Berita Terkait
-
Rupiah Keok ke Rp17.410, Subsidi Energi Jebol Rp118 Triliun
-
Waduh! Subsidi & Kompensasi Energi Bengkak 266%, Tembus Rp118 Triliun
-
Menkeu Purbaya Bongkar Alasan Copot Febrio dan Luky: Ada 'Noise' Internal!
-
Usai Copot Febrio dan Luky, Purbaya Tunjuk Dua Nama Ini Sebagai Penggantinya
-
Uang Rp40 M Buat Bayar Utang Dirampok, Hacker Bobol Sistem Kementerian Keuangan
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Purbaya Bebaskan Pajak untuk Merger BUMN, Kasih Waktu 3 Tahun
-
Direktur Pegadaian Raih Penghargaan Women in Business Leadership 2026
-
Ukuran Tabung CNG 3 Kg Diprediksi Lebih Besar dan Berat dari LPG 12 Kg
-
BRILink Agen Tembus 1,18 Juta per Maret 2026, Jangkau Lebih dari 80% Desa di Indonesia
-
Purbaya Sebut KEK Finansial di Bali Bakal Mirip Dubai, Tak Akan Tarik Pajak
-
MinyaKita Makin Mahal, Harganya Tembus Rp 22.000
-
Pengamat: Industri Baja RI Terancam Kehilangan Pelanggan
-
Setor Rp213 Triliun ke Negara, IHT Kini Tertekan Kebjakan Pemerintah
-
Harga Acuan Beras Dinilai Sudah Tak Realistis, Berapa Seharusnya?
-
Pertagas Pegang Kendali Pipa Gas Cisem II