Pemerintah melalui Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berencana akan merevisi target realisasi pajak yang sudah disahkan oleh DPR dalam APBN 2016 sebesar Rp1.360 triliun.
Hal ini lantaran target penerimaan pajak hingga 31 Desember 2015 gagal mencapai target atau hanya sebesar Rp1.060 triliun.
"Semua itu akan dilihat dari basis penerimaan pajak di 2015. Jadi, kita akan lakukan review target 2016," katanya saat menggelar konferensi pers target penerimaan pajak 2015 di kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Senin (11/1/2016).
Ia menjelaskan, revisi tersebut akan dilakukan dengan menggunakan rumus pertumbuhan pajak tahun ini dengan dikalikan penerimaan pajak pada 2015. Jika dihitung dengan cara tersebut, maka revisi target pajak diturunkan sekitar 10 persen.
"Penerimaan tahun ini di kali pertumbuhan alamiah (target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di tambah dengan inflasi 4,7 persen) sekitar 10 persen dan juga extra effortnya" kata Bambang.
Apabila dihitung dengan asumsi 10 persen maka pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini idealnya yakni Rp160 triliun. Artinya target realistis tahun ini sebesar Rp1.166 triliun.
Kendati demikian, pihaknya belum bisa memastikan apakah benar-benar akan menurunkan target pajak 10 persen di 2016 ini. Pasalnya, pihaknya akan melakukan review penerimaan pajak di 2015.
"Belum, itu kan baru perkiraannya. Nanti lah, kami review dulu," tegasnya.
Tahun ini, dalam APBN 2016 yang telah ditetapkan, penerimaan pajak negara ditargetkan mencapai Rp1.360,1 triliun. Target tersebut terdiri dari target penerimaan PPh Non Migas mencapai Rp715,8 triliun, Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp571,7 triliun, PPh Migas mencapai Rp41,4 triliun. Ditambah target Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp19,4 triliun dan pajak lainnya sebesar Rp11,8 triliun.
Berita Terkait
-
Purbaya Rotasi Pegawai Pajak usai OTT KPK, Kali Ketiga dalam Sebulan
-
Kepala Pajak Banjarmasin Resmi Ditahan KPK Usai Terjaring OTT, Akui Terima Janji Suap
-
LPEM UI 'Senggol' Kualitas Ekonomi RI 2025: Tumbuh Kencang tapi Rapuh!
-
Purbaya Tetap Dampingi Anak Buah usai OTT KPK: Nanti Orang Kemenkeu Tak Mau Kerja
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Siapkan Alat Berat, Kementerian PU Bantu Tangani Jalan Provinsi di Gayo Lues
-
Kementerian PU Uji Coba Pengaliran Air di Daerah Irigasi Jambo Aye
-
Holding Mitra Mikro Perluas Inklusi Keuangan Lewat 430 Ribu Agen BRILink Mekaar
-
IHSG dan Rupiah Rontok Gara-gara Moody's, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
-
Purbaya Rotasi Pegawai Pajak usai OTT KPK, Kali Ketiga dalam Sebulan
-
Mendag Ungkap Harga CPO Hingga Batu Bara Anjlok di 2025
-
Meski Transaksi Digital Masif, BCA Tetap Gas Tambah Kantor Cabang
-
Belanja di Korsel Masih Bisa Bayar Pakai QRIS Hingga April 2026
-
Transaksi Digital Melesat, BCA Perketat Sistem Anti-Penipuan
-
BRI Perkuat CSR Lewat Aksi Bersih-Bersih Pantai Dukung Gerakan Indonesia ASRI