Sebanyak 16 Hotel di Bali Ditarget Mulai Terapkan Sistem Online

Suara.com - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Buleleng, Bali menargetkan sebanyak 16 hotel di daerah itu menerapkan sistem "online" pada 2016.

"Sejak diterapkannya sistem pembayaran pajak hotel dan restauran (PHR) 'online' baru 10 hotel yang mengikuti sistem pembayaran baru itu," kata Kepala Dispenda Buleleng, Ida Bagus Puja Erawan, Sabtu (23/1/2016).

Ia menjelaskan, minimnya kalangan hotel ikut bayar pajak "online" karena sebagian besar masih memakai sistem manual dalam setiap transaksi pembayaran.

Program ini sebenarnya baru tahap uji coba dan kami terus dorong setiap tahunnya meningkat dimana diharakan 26 hotel tahun ini menggunakan sistem baru itu, ujarnya.

Selain itu, "tappingbox" yang merupakan peralatan dari sistem itu memang memerlukan biaya yang cukup besar untuk pengadaannya, bahkan biayanya bisa mencapai Rp8 Juta untuk 1 alatnya.

Dengan melihat biaya yang cukup besar itu, lanjut kata Puja Erawan, Dispenda Buleleng akan memberikan alat tersebut kepada setiap hotel yang ingin menggunakan sistem "online" dalam melakukan pembayaran Pajak.

Dua minggu lalu kami diundang oleh Dispenda Pemprov Bali melalui perintah Gubernur Bali dimana satu-satunya kabupaten yang menerapkan sistem online sedangkan yang lainnya belum sehingga dijanjikan pengadaan fasilitas lewat APBD Buleleng, tapi kalau tahun kemarin itu dari BPD," jelasnya.

Kendati begitu kata dia, ada kriteria tertentu bagi hotel yang berhak menggunakan sistem "online" itu. Tidak semua wajib pajak bisa karena hanya hotel yang menggunakan sistem terkoneksi internet saja," kata dia.

Di sisi lain, Dispenda Buleleng menerapkan sistem "online" sebagai upaya keterbukaan antara Dispenda Buleleng melalui Petugas Pajak dengan Wajib Pajak di Buleleng, untuk mencoba mewujudkan tranpalasi dan akuntabel serta keadilan.

Dispenda kini mencoba ikut berupaya ke arah transparasi dan akuntabel serta keadilan, yang dalam penerjemahannya memberikan semacam sistem baru yakni "online" dan ini juga untuk mengurangi petemuan petugas pajak dan wajib pajak, paparnya. (Antara)