Suara.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai ada masalah kesanggupan finansial Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam pelaksanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Jika tidak hati-hati dalam masalah ini, bisa membuat BUMN kita mengalami kebangkrutan," kata Agus saat dihubungi Suara.com, Rabu (27/1/2016).
Agus menuturkan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia penjamin Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki keterbatasan finansial. Komposisi modal PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia adalah 60 persen berasal dari Konsorsium BUMN Indonesia dan sisanya persen dimiliki oleh Konsorsium BUMN China.
Dari porsi 60 persen, modal yang harus disetor oleh Konsorsium BUMN Indonesia ke PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia terdiri dari 25 persen dari modal sendiri yang disetor oleh 4 BUMN anggota Konsorsium, dan 75 persen sisanya merupakan pinjaman dari perbankan Cina.
Adapun 4 BUMN yang menjadi anggota Konsorsium adalah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai pimpinan Konsorsium BUMN, beranggotakan PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Perkebunan Negara VIII (PTPN) dan PT Jasa Marga Tbk (JM). Mereka masing-masing mempunyai kewajiban untuk setor modal ke PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia masing-masing sebesar 38 persen, 25 persen, 25 persen, dan 12 persen.
"Apa bisa BUMN itu menyetor modal mengingat modal mereka sendiri terbatas?," ujar Agus.
Berdasarkan kajian studi kelayakan yang juga pernah dilakukan pihak Jepang melalui Japan International for Cooperation Agency (JICA), Agus tak yakin biaya operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung akan tertutupi dengan harga tiket Rp200 ribu perorang setiap kali perjalanan.
"Ini bisa mengakibatkan cashflow mismatch yang merugikan Indonesia dan membuat 4 BUMN anggota Konsorsium bangkrut," tutup Agus.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada Kamis(21/1/2016) kemarin, Presiden Jokowi telah melakukan groundbreaking pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat.
Proyek yang sepanjang 142 kilometer ini dikerjakan konsorsium China Railway International Co.Ltd dengan gabungan empat badan usaha milik negara (BUMN) dan menghabiskan anggaran senilai 5,5 miliar Dolar AS atau Rp74,25 triliun.
Nantinya, kereta cepat akan terintegrasi dengan mass rapid transit di kawasan Bandung Raya dan light rail transit Jabodetabek.
Integrasi dinilai mampu menghadirkan pertumbuhan kawasan bisnis baru atau transit oriented development dan membantu mengatasi persoalan transportasi di kawasan Bandung dan Jabodetabek. Penduduknya Jabodetabek mencapai sekitar 28 juta jiwa dan warga Bandung sekitar delapan juta jiwa.
Berita Terkait
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Pertamina: Investasi Terbaik Bukan Teknologi, Tapi SDM Unggul
-
Gegara Hilirisasi Alumunium, Inalum Raih Kinerja Moncer di 2025
-
Harga MinyaKita Tak Jadi Naik, Terus Apa Solusi Pemerintah?
-
PTPN Investasi di Kesehatan Karyawan, Bidik SDM Lebih Produktif
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Terkini
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026
-
Rupiah Meriang Lagi! Ditutup ke Level Rp17.859 per Dolar AS