Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong pemerintah daerah menyediakan fasilitas penjaminan kredit pemilikan rumah bersubsidi yang bisa diakses masyarakat berpenghasilan rendah bukan pegawai negeri sipil.
"Perlu diupayakan penjaminan kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi oleh pemerintah daerah," kata Direktur Bina Sistem Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), Rifaid M Nur, di Mataram, Selasa (2/2/2016).
Hal itu disampaikan usai mengikuti acara penandatanganan naskah kerja sama antara Direktur Utama Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) Heroe Soelistiawan dengan Direktur Utama PT Bank NTB H Komari Subakir.
Menurut Rifaid, penjaminan KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bukan pegawai negeri sipil (PNS), termasuk tenaga kerja berstatus kontrak, bisa dilakukan oleh perusahaan daerah yang bergerak di bidang penjaminan kredit perbankan.
Rifaid mencontohkan penjaminan KPR bersubsidi bagi MBR yang sudah diterapkan Pemerintah Kota Palembang dan satu-satunya di Indonesia.
Kebijakan Pemerintah Kota Palembang tersebut dinilai efektif dan sangat mendukung program pemerintah pusat yang akan membangun 1 juta unit rumah bersubsidi bagi MBR.
"Apa yang sudah dilakukan oleh Pemkot Palembang itu patut ditiru daerah lain, termasuk NTB," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Bank NTB H Komari Subakir, menilai penjaminan KPR bersubsidi oleh pemerintah daerah melalui perusahaan daerah bisa saja dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Provinsi NTB memiliki badan usaha milik daerah (BUMD) yang khusus bergerak di bidang penjaminan kredit perbankan, yakni PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTB Bersaing.
"Selama memenuhi ketentuan bisa saja penjaminan itu dilakukan. Ya tentu Jamkrida sebagai lembaga penjamin harus mempersiapkan diri untuk itu," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
BTN Siapkan KPR hingga Kredit UMKM untuk Dongkrak Ekonomi Tapanuli Utara
-
BRI KPR Take Over Tenor 25 Tahun, Solusi Cicilan Rumah Lebih Ringan
-
Cara Cek Kelayakan KPR Online agar Pengajuan Aman, Praktis Tanpa Harus ke Bank
-
Wujudkan Rumah Impian di BRI x REI Expo 2026, Tawarkan Bunga KPR Mulai 1,75 Persen
-
Yakinkan Buruh Bisa Punya Rumah! Prabowo Dobrak Aturan Bank, Beri Napas Cicilan KPR hingga 40 Tahun
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Promo Alfamart Hari Ini 7 Mei 2026, Body Care Fair Diskon hingga 40 Persen
- 5 Pilihan HP Android Kamera Stabil untuk Hasil Video Minim Jitter Mei 2026, Terbaik di Kelasnya
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Biaya Ongkir di E-Commerce Bikin Heboh, Mendag Buka Suara
-
Indonesia Butuh Lebih Banyak Pengusaha Muda untuk Jadi Negara Maju
-
BI Lapor Harga Rumah Lesu Pada Awal Tahun 2026
-
BTN Siapkan KPR hingga Kredit UMKM untuk Dongkrak Ekonomi Tapanuli Utara
-
5 Tabungan yang Wajib Dimiliki Saat Muda, Bisa Jadi Bekal di Hari Tua
-
Asing 'Borong' Rp11 Triliun di IHSG, Sinyal Rebound Saham Blue Chip?
-
Ini Cara Kiai Ashari Kumpulkan Uang untuk Ponpes Ndholo Kusumo
-
Pengusaha Ngadu ke Purbaya, Proyek PLTSa Makassar Terhambat Sejak 2022
-
OJK Pantau Pindar KoinP2P, Setelah Petingginya Tersandung Korupsi
-
Industri Kretek Indonesia Terancam Mati