Suara.com - Pemerintah memutuskan menarik pinjaman luar negeri 150 juta dolar AS untuk membiayai tahapan-tahapan persiapan sejumlah proyek infrastruktur senilai 30 miliar dolar AS dalam "Blue Book" 2015-2019. Informasi ini diungkapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pinjaman tersebut perlu ditarik untuk membantu optimalnya persiapan proyek infrastruktur, sehingga proyek tersebut nantinya tidak "mangkrak" di tengah pengerjaan, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil dalam "Infrastructure Outlook 2016" di Jakarta, Rabu (10/2/2016).
Sofyan mengatakan selama ini persiapan proyek infrastruktur juga tidak dikerjakan maksimal, sehingga menyebabkan mitra luar negeri pemberi pinjaman enggan mencairkan seluruh komitmen pinjaman yang ditawarkan.
"Dulu ada pinjaman luar negeri sampai dengan 10 miliar dolar AS tapi pencairannya tidak banyak, karena tidak dicarikan akibat daripada proyek belum siap," kata dia.
Sofyan mengatakan pinjaman luar negeri untuk persiapan proyek (project preparation fund) itu berasal dari pinjaman multilateral.
Tahapan persiapan yang akan dibiayi dari pinjaman itu adalah studi kelayakan (feasibility studies), studi rekayasa teknis (detail engginering design/DED), dan Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL).
Sedangkan proyek-proyek infrastruktur yang akan dibiayia persiapannya itu berasal dari Blue Book, dan juga Proyek Strategis dan Prioritas yang ditetapkan Komite Percepatan Penyediaan Proyek Infrastruktur Strategis (KPPIP).
Sofyan menjelaskan, sebenarnya pemerintah bisa saja menarik dana untuk persiapan proyek dari APBN. Namun, dengan ruang fiskal negara yang terbatas, dikhawatirkan persiapan proyek tidak akan maksimal.
"Kita hanya bisa mendapatkan konsultan proyek yang tidak cukup kredibel, untuk proyek kecil enggak apa-apa, tapi proyek besar? apalagi tender internasional harus dipersiapkan dengan baik," ucapnya.
Untuk detail proyek, Sofyan mengatakan, Bappenas masih melakukan finalisasi. Pertengahan tahun ini, persiapan proyek-proyek tersebut akan dimulai, dan awal 2017 lelang ditargetkan dapat selesai.
Dalam "Blue Book" hingga 2019, pemerintah menawarkan proyek infrastruktur untuk dibiayi pinjaman luar negeri hingga 39,9 miliar dolar AS. Sebagian besar proyek tersebut sudah diminati mitra multilateral maupun bilateral. (Antara)
Berita Terkait
-
Pasti Dilunasi, Intip Perjalanan Warisan Utang Indonesia yang Tak Pernah Gagal Dibayar
-
Utang Luar Negeri Indonesia (ULN) Tembus Rp7.140 Triliun
-
Garap Hilirisasi Susu Nasional, Perkebunan Kandangan Gandeng Bappenas Siapkan Model Terpadu
-
Beton Precast Jadi Solusi Efektif Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional
-
Bappenas Luncurkan RAPPP 20252029, Babak Baru Percepatan Pembangunan Papua
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Siapkan Alat Berat, Kementerian PU Bantu Tangani Jalan Provinsi di Gayo Lues
-
Kementerian PU Uji Coba Pengaliran Air di Daerah Irigasi Jambo Aye
-
Holding Mitra Mikro Perluas Inklusi Keuangan Lewat 430 Ribu Agen BRILink Mekaar
-
IHSG dan Rupiah Rontok Gara-gara Moody's, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
-
Purbaya Rotasi Pegawai Pajak usai OTT KPK, Kali Ketiga dalam Sebulan
-
Mendag Ungkap Harga CPO Hingga Batu Bara Anjlok di 2025
-
Meski Transaksi Digital Masif, BCA Tetap Gas Tambah Kantor Cabang
-
Belanja di Korsel Masih Bisa Bayar Pakai QRIS Hingga April 2026
-
Transaksi Digital Melesat, BCA Perketat Sistem Anti-Penipuan
-
BRI Perkuat CSR Lewat Aksi Bersih-Bersih Pantai Dukung Gerakan Indonesia ASRI