BI: Peredaran Uang Palsu di Jatim Makin Meningkat

Suara.com - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur mencatat temuan uang palsu di wilayah itu meningkat sekitar 3.000 lembar dari tahun 2014 yang mencapai 11.279 lembar, kemudian tahun 2015 mencapai sebanyak 14.610 lembar.

Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Komunikasi dan Layanan Publik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Hestu Wibowo di Surabaya, Rabu meyakini peningkatan itu bukan karena jumlah kasusnya atau yang membuat uang palsu meningkat, melainkan sisa uang palsu lama yang baru ditemukan oleh aparat penegak hukum.

"Dugaan uang palsu yang beredar dan ditemukan di Jatim belum lama ini merupakan sisa dari penggunaan dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 september 2015 lalu, mengingat biasanya beredarannya hanya menjelang lebaran," katanya.

Ia mencatat untuk tahun 2016, hingga Februari total uang palsu yang sudah ditemukan sebanyak 3.154 lembar, dan terdiri dari pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu.

Temuan itu, kata Hestu dilakukan di beberapa tempat di Jawa Timur, seperti di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, kemudian di Kabupaten Jember.

"Oleh karena itu BI terus berupaya menekan beredarnya uang palsu, dengan kita galakkan Gerakan Nasional NonTunai (GNNT) untuk meminimalisir potensi pemalsuan uang yang sekarang ini semakin canggih," katanya.

Hestu mengatakan, GNNT hanyalah salah satu satu instrumen yang bisa dipakai untuk memperkecil peluang peredaran yang palsu, karena yang paling utama adalah kesadaran masyarakat terhadap sistem pembayaran yang sah.

"Kesadaran masyarakat ini juga berangkat dari sosialisasi program 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang saat menerima uang di beberapa lokasi," katanya.

Hestu mengatakan kasus pemalsuan sudah terjadi sejak era orde baru, namun aksi semacam itu tidak banyak dipublikasikan media, seperti halnya isu korupsi.

"Sejalan dengan era keterbukaan informasi, beragam kasus termasuk korupsi dan pemalsuan uang jadi sering diangkat ke permukaan saat ini," katanya.

Ia berharap, GNNT yang sudah digalakkan sejak 14 Agustus 2015 mampu mengedukasi masyarakat tentang jasa sistem pembayaran yang sah di Tanah Air, dan BI akan terus melakukan pengawasan kegiatan sistem pembayaran. (Antara)