Badan Otoritas Kawasan Danau Toba Akhirnya Disepakati

Suara.com - Sebagai salah satu kawasan destinasi wisata prioritas, pengembangan wilayah Danau Toba perlu dilakukan percepatan. Untuk itulah Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Danau Toba pada Selasa, (1/3/2016). Maret 2016. "Menindaklanjuti kunjungan ke lapangan dan rapat di Istana sebulan lalu, hari ini saya finalkan. Setelah ini tidak ada rapat lagi dengan saya, tinggal pelaksanaan," kata Presiden saat memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai pengembangan kawasan wisata Danau Toba di Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.

Usai ratas, Presiden mengatakan kepada wartawan bahwa dalam ratas tadi, Plt. Gubernur Sumatera Utara dan tujuh bupati di Kawasan Danau Toba, semuanya sepakat  membangun bersama-sama.

"Rapatnya diberi judul bersatu untuk Danau Toba. Ini menyangkut 7 kabupaten, kalau tidak bersatu, tidak ada sepakat, ya, pemerintah pusat akan kesulitan," ujar Presiden. 

Rapat tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan 7 bupati  yang isinya antara lain adalah pembentukan Badan Otoritas Kawasan Danau Toba. "Artinya yang berkaitan dengan izin-izin dalam lingkup kawasan wisata yang sudah ditentukan sebesar 500 hektar akan jadi kewenangan badan otorita, lainnya menjadi kewenangan pemerintah daerah," ucap Presiden.

Hal lain yang disepakati dalam rapat tersebut adalah Pengembangan Bandara Silangit yang akan dimulai pada bulan April dan selesai pada bulan September 2016. Pengembangan bandara meliputi perluasan landasan pacu dari 2400 x 30 meter menjadi 2650 x 45 meter dan perluasan pembangunan terminal penumpang. Sarana akomodasi juga tak luput menjadi perhatian Presiden, pemerintah akan membangun hotel di kawasan Danau Toba dengan fasilitas yang lebih baik. 

"Dengan positioning lebih baik, promosi lebih baik, kita percaya Danau Toba akan jadi lokasi wisata yang lebih baik lagi," kata Presiden.

Danau Toba merupakan salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas tahun 2016 selain Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang. 10 Destinasi tersebut merupakan terobosan pemerintah untuk menggenjot industri pariwisata tanah air dan mendatangkan devisa dalam jumlah besar.

Turut hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Plt Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro, Bupati Simalungun Binsar Situmorang, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Bamjarnahor, Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, Bupati Karo Terkelin Brahmana, dan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.