Suara.com - Sebanyak 12.680 pekerja di Indonesia telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaannya selama Januari-Februari 2016. Pernyatan ini dikemukakan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
"Hingga saat ini PHK masih terus terjadi di industri elektronik, komponen otomotif dan motor, minyak serta farmasi. Sudah ada penawaran-penawaran untuk PHK dan pensiun dipercepat," kata Said Iqbal dalam jumpa pers di sela-sela Rapat Kerja Nasional KSPI di Jakarta, Selasa (1/3/2016).
Karena itu, Iqbal mengatakan tidak benar bila pemerintah mengumumkan PHK yang terjadi hanya 1.377 saja. Menurut Iqbal, perbedaan angka tersebut terjadi karena pemerintah menunggu laporan dari perusahaan.
"Perusahaan baru melaporkan PHK ke dinas ketenagakerjaan setelah prosesnya selesai, termasuk soal pajak dan lain-lain. Berbeda dengan kami yang menerima laporan langsung dari pekerja setelah mereka di-PHK," tuturnya.
Iqbal mengatakan PHK yang dilakukan oleh perusahaan disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya PHK di industri minyak, dipicu oleh penurunan harga minyak sehingga industri mengurangi pekerjanya.
Namun, sebab utama PHK di banyak industri, menurut Iqbal, adalah kebijakan upah murah yang saat ini diberlakukan pemerintah menyebabkan daya beli pekerja semakin menurun.
"Karena daya beli menurun, pekerja tidak bisa membeli produk-produk industri. Pekerja tidak lagi bisa membeli barang elektronik atau motor. Jadi bukan semata-mata karena industri tidak bisa bersaing di Indonesia," katanya.
Selain itu, Iqbal menilai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah untuk pengusaha dan industri sejauh ini lebih banyak ada di sektor hilir. Seharusnya, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah juga memperkuat sektor hulu.
"Misalnya pemerintah menetapkan kebijakan harga bahan baku yang murah sehingga harga produk industri tidak terlalu mahal. Dengan begitu, industri yang ada di Indonesia tidak akan kalah bersaing," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Sore Ini, Said Iqbal Akan Dilantik Jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan
-
Pelemahan Rupiah Bisa Picu PHK Massal, Menaker Buka Suara
-
Krisis Keuangan Nissan Picu PHK Massal Hingga Potensi Serahkan Jalur Produksi ke Brand China
-
Badai PHK Hantui Industri Tekstil hingga Plastik, Menperin: Bukan Hanya di Indonesia
-
Viral Buruh Teriak Tidak Soal Makan Bergizi Gratis, Ini Penjelasan Lengkap KSPSI
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
BRI Dorong Inklusi Keuangan dan UMKM Lewat Teras Kapal di 4 Wilayah Kepulauan
-
Silmy Karim Dicopot dari Komisaris PT Telkom
-
Borong Penghargaan HR Asia 2026, PT Pegadaian Jadi Best Company to Work For in Asia untuk ke-8 Kali
-
Dorong Kenyamanan Wisata Bali, BTN Ekspansif Dorong Bale Untuk Permudah Transaksi
-
RUPS PT Telkom Setujui Dividen Rp21,9 Triliun dan Buyback Saham Rp4 Triliun
-
Hak Ekspor CPO Milik Eksportir Masih Berlaku, Tak Direbut PT DSI
-
OJK dan CFX Dorong Inovasi dan Regulasi Adaptif di Industri Aset Kripto
-
CFX Gandeng Sejumlah Perguruan Tinggi Perkuat Literasi Aset Kripto dan Blockchain Nasional
-
IDRX: Stablecoin Rupiah Penting untuk Menjaga Kedaulatan Digital Indonesia
-
Regulasi Kripto Sudah di Level UU, DPR Sebut Indonesia Selangkah Lebih Maju