Suara.com - Sebanyak 12.680 pekerja di Indonesia telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaannya selama Januari-Februari 2016. Pernyatan ini dikemukakan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
"Hingga saat ini PHK masih terus terjadi di industri elektronik, komponen otomotif dan motor, minyak serta farmasi. Sudah ada penawaran-penawaran untuk PHK dan pensiun dipercepat," kata Said Iqbal dalam jumpa pers di sela-sela Rapat Kerja Nasional KSPI di Jakarta, Selasa (1/3/2016).
Karena itu, Iqbal mengatakan tidak benar bila pemerintah mengumumkan PHK yang terjadi hanya 1.377 saja. Menurut Iqbal, perbedaan angka tersebut terjadi karena pemerintah menunggu laporan dari perusahaan.
"Perusahaan baru melaporkan PHK ke dinas ketenagakerjaan setelah prosesnya selesai, termasuk soal pajak dan lain-lain. Berbeda dengan kami yang menerima laporan langsung dari pekerja setelah mereka di-PHK," tuturnya.
Iqbal mengatakan PHK yang dilakukan oleh perusahaan disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya PHK di industri minyak, dipicu oleh penurunan harga minyak sehingga industri mengurangi pekerjanya.
Namun, sebab utama PHK di banyak industri, menurut Iqbal, adalah kebijakan upah murah yang saat ini diberlakukan pemerintah menyebabkan daya beli pekerja semakin menurun.
"Karena daya beli menurun, pekerja tidak bisa membeli produk-produk industri. Pekerja tidak lagi bisa membeli barang elektronik atau motor. Jadi bukan semata-mata karena industri tidak bisa bersaing di Indonesia," katanya.
Selain itu, Iqbal menilai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah untuk pengusaha dan industri sejauh ini lebih banyak ada di sektor hilir. Seharusnya, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah juga memperkuat sektor hulu.
"Misalnya pemerintah menetapkan kebijakan harga bahan baku yang murah sehingga harga produk industri tidak terlalu mahal. Dengan begitu, industri yang ada di Indonesia tidak akan kalah bersaing," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Purbaya Tunggu Arahan Prabowo soal Tuntutan Buruh Minta THR Bebas Pajak
-
Produsen Mie Sedaap PHK Massal Jelang Lebaran 2026 Demi Hindari Bayar THR
-
Tolak Penetapan UMSK 2026, Ribuan Buruh Jawa Barat Gelar Aksi di PTUN Bandung
-
Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan untuk Amankan Aksi Buruh di Monas
-
Alarm PHK Massal, Ribuan Buruh Siap Kepung Istana 28 Januari, Tiga Isu Ini Pemicunya
Terpopuler
- 43 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Maret 2026: Klaim 10 Ribu Gems dan Kartu Legenda
- 6 HP Terbaik di Bawah Rp1,5 Juta, Performa Awet untuk Jangka Panjang
- 8 Rekomendasi Moisturizer Terbaik untuk Mencerahkan Wajah Jelang Lebaran
- Langkah Progresif NTT: Program Baru Berhasil Hentikan Perdagangan Daging Anjing di Kupang
- Siapa Istri Zendhy Kusuma? Ini Profil Evi Santi Rahayu yang Polisikan Owner Bibi Kelinci
Pilihan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
-
Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
-
BREAKING NEWS: Mantan Pj Gubernur Sulsel Tersangka Korupsi Bibit Nanas
Terkini
-
Nilai Tukar Rupiah Menguat Seiring Turunnya Harga Minyak Dunia
-
Terjebak di Jalur Neraka Hormuz, Begini Nasib 2 Kapal Raksasa Pertamina
-
Fokus Eksekusi Strategi TLKM 30, Telkom Dorong Penguatan Fundamental dan Tata Kelola Perusahaan
-
Kalang Kabut! Purbaya Terhimpit, Bahlil Terjepit
-
Efek Ramadan, Penjualan Eceran Februari 2026 Diproyeksi Naik 4,4 Persen
-
Mengapa Konsumen Indonesia Tetap Optimistis saat Konflik Timur Tengah Bikin Dunia Gelisah?
-
Bahagia Terima BHR, Pengemudi Ojol: Bisa Buat Keperluan Anak
-
Pemerintah: Harga BBM Tidak Akan Naik hingga Lebaran
-
Jadwal dan Rute Jalan Tol Diskon selama Mudik dan Arus Balik 2026
-
THR Sudah Cair? Begini Cara Kelolanya Agar Dompet Gak Kiamat Usai Lebaran