- Pimpinan DPR RI yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad mendatangi langsung pabrik ban Michelin di Cikarang sebagai respons atas laporan rencana PHK massal
- Dasco meminta manajemen PT Multistrada untuk menghentikan sementara semua proses terkait PHK karena menduga adanya pelanggaran dalam rencana tersebut
- KSPSI menuntut intervensi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja untuk memanggil manajemen perusahaan dan menengahi masalah ini
Suara.com - Suasana tegang menyelimuti pabrik PT Multistrada Arah Sarana, produsen ban merek Michelin di Cikarang, saat rombongan pimpinan DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Senin (3/11/2024).
Kedatangan ini merupakan respons cepat atas laporan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang meresahkan para pekerja.
Rombongan yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) PHK DPR RI, termasuk Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, datang untuk menengahi konflik yang berpotensi merugikan ratusan nasib buruh.
Dasco menegaskan, kunjungan ini bertujuan untuk membuka jalur komunikasi yang tersumbat antara pekerja dan perusahaan.
"Kami mendapatkan laporan dari teman-teman serikat pekerja di PT Multistrada tentang adanya rencana PHK sepihak dari perusahaan. Oleh karena itu, kami datang untuk kemudian berkomunikasi, membantu komunikasi dengan pihak perusahaan," kata Dasco.
Kedatangan para wakil rakyat ini disambut oleh demonstrasi ratusan buruh yang telah memadati area pabrik.
Massa aksi yang menyuarakan penolakan PHK kemudian memberikan jalan bagi rombongan DPR untuk masuk dan berdialog langsung dengan manajemen.
Setelah berhasil masuk, Dasco bersama jajaran DPR dan perwakilan serikat buruh langsung menggelar pertemuan singkat namun alot dengan perwakilan perusahaan.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 10 menit itu diterima oleh Manajer HRD PT Multistrada Arah Sarana, Fajar.
Baca Juga: 6.000 Karyawan Kena PHK, CEO Microsoft Lebih Berminat Gunakan AI
Dasco menyayangkan ketidakhadiran jajaran direksi yang memiliki wewenang penuh dalam pengambilan keputusan.
"Manajemen pengambilan keputusannya tidak hadir karena memang kita datangnya juga nggak ngasih tahu sehingga tadi kita sudah berbicara dengan perwakilan perusahaan tadi," jelasnya.
Dari pertemuan tersebut, Dasco secara tegas meminta pihak perusahaan untuk menghentikan sementara seluruh proses yang berkaitan dengan PHK.
Ia mensinyalir adanya potensi pelanggaran dalam rencana PHK massal ini dan menekankan perlunya peninjauan ulang.
Isu PHK ini mencuat setelah adanya dugaan penurunan permintaan global terhadap produk ban Michelin.
Namun, hal ini dinilai tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan PHK sepihak.
Menanggapi krisis ini, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyatakan akan mengambil langkah strategis untuk melindungi para pekerja. Ia mendesak pemerintah untuk segera turun tangan.
Andi Gani meminta Kementerian Ketenagakerjaan beserta Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi dan kabupaten untuk segera memanggil manajemen PT Multistrada guna mencari solusi terbaik.
Berita Terkait
-
Budi Arie Mau Lamar Gerindra, Begini Kata Dasco
-
6.000 Karyawan Kena PHK, CEO Microsoft Lebih Berminat Gunakan AI
-
Pengangguran Naik? BPS Umumkan Data Resmi 5 November, Usai Lonjakan PHK!
-
Rahayu Saraswati Tetap Wakil Ketua Komisi VII DPR Usai Putusan MKD, Begini Kata Dasco
-
Pabrik Ban Michelin Cikarang PHK 280 Pekerja Secara Sepihak
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?
-
Hotel Sultan Bakal Dirobohkan! Prabowo Ingin Bangun Ikon Baru Berstandar Internasional