Influencer Tak Bisa Sembarangan, OJK: Harus Jujur Jika Endorse Produk Keuangan

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan, pengawasan industri jasa keuangan, termasuk kepada para influencer yang menawarkan produk keuangan kepada masyarakat atau disebut juga financial influencer atau finfluencer.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, aturan bagi finfluencer telah memasuki tahap finalisasi.

"(Aturan) finfluencer kita sudah tahap final sih. Memang agak ngulur ya kemarin, karena ada perkembangan-perkembangan yang cukup menarik," ujarnya dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025, di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Wanita yang kerap disapa Kiki ini, melanjutkan perkiraan penerbitan aturan untuk finfluencer akan dilakukan tahun depan atau pada kuartal I- 2026. Hal ini seiring dengan perkembangan cukup cepat dan dampak yang ditimbulkan cukup luas.

"Kalau tahun depan iyalah, kuartal satu lah. Ngga mungkin tahun ini, ngantri soalnya," bebernya.

Kiki mengungkapkan, saat ini sudah banyak negara yang menerapkan aturan bagi para influencer yang menawarkan produk jasa keuangan.

"Kalau dulu kita masih belajar dari Perancis saja, sekarang sudah semakin banyak negara yang menerapkan aturan kepada Finfluencer," ucapnya.

Kiki menjabarkan, para influencer harus jujur terbuka jika melakukan kerja sama pada perusahaan jasa keuangan.

"Pada intinya Finfluencer itu harus terbuka ketika mereka melakukan endorse produk. Jangan dibilang saya menggunakan ini, saya berawang-awang, padahal sebenarnya dibayar," sebutnya.

Baca Juga: OJK Sanksi Tegas Lembaga Keuangan yang Abaikan Akses Inklusif Disabilitas

Sebab, keterbukaan dan kejujuran sangat penting bagi informasi masyarakat terhadap suatu lembaga jasa keuangan.

"Ada kasus besar kemarin yang teman-teman juga pasti tahu kasusnya, Tapi saya nggak usah sebut nam, Kita panggil itu ya si orang yang menjajakan itu, bukannya tanpa komisi, ternyata dia adalah dibayar oleh perusahaan Bahkan dapat komisi Rp 450 juta. Besar sekali," imbuhnya.

Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa finfluencer juga harus mematuhi ketentuan perizinan sesuai dengan ketentuan sektor yang berlaku dalam hal melakukan aktivitas yang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang wajib memiliki suatu izin tertentu.

"Misalnya untuk memberikan nasihat investasi wajib memiliki izin sebagai investasi, pemasaran asuransi, dan seterusnya," ucapnya.

Kemudian, para influencer keuangan tersebut wajib memahami produk layanan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat,

Hal ini untuk memastikan masyarakat mendapat informasi yang jelas, akurat, jujur, kemudian tentu saja mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan.

"Kemudian tentu saja Finfluencer mengedepankan transparansi termasuk terkait identitasnya serta benturan kepentingan atas setiap informasi yang disampaikan," pungkasnya.