- Menteri ESDM Bahlil menyoroti perusahaan swasta menolak membeli BBM Pertamina sambil meminta kuota impor tambahan.
- Bahlil menegaskan bahwa negara tidak boleh dikendalikan pengusaha meskipun pemerintah juga harus adil.
- Pemerintah membatasi impor BBM untuk menjaga neraca perdagangan dan menghemat devisa negara.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kembali berbicara soal ketersedian BBM di SPBU swasta. Bahlil menyinggung soal adanya badan usaha swasta sempat menolak membeli BBM dari Pertamina, dan menginginkan diberi tambahan kuota impor.
"Kemarin ada swasta nggak mau beli minyak, seolah-olah nanti apa namanya pompa bensinnya... sudah enggak ada nanti, (jadi) jual tukang picit (pijit), jual es," ujar Bahlil saat berpidato pada agenda '40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi' di Jakarta pada Senin (8/12/2025).
Dia pun menegaskan pengusaha tidak boleh mengendalikan negara. Tapi sebaliknya, kata Bahlil, negara juga tidak boleh sewenang-wenang terhadap pengusaha.
"Jual es, ya itu sudah, kau bikin aja tukang picit (pijat). Apa urusan sama gue? Negara nggak boleh dikendalikan oleh pengusaha," tegasnya.
Bahlil lantas mengungkit kuota tambahan 10 persen yang diberikan Kementerian ESDM.
"Masa kuota impor kami sudah kasih 10 persen lebih besar, masih minta juga. Emang negara ini enggak ada peraturannya apa?" kata Bahlil.
Bahlil pun mengaku bahwa pertanyaan itu akan viral di media sosial. Namun, dia mengaku memang sengaja menyampaikan hal itu.
"Nanti jual es, ya bagus juga. Lama-lama tangkinya kita kasih es semua, biar jual es saja gitu. Ini pasti ramai lagi nih sosial media.Memang aku sengaja. Enggak apa-apa. Epen kah?" kata Bahlil.
Bahlil memberikan penjelasan bahwa pemerintah bertujuan untuk menekan kuota impor guna menghemat devisa negara.
Baca Juga: Wamen ESDM: Investasi Hilirasi Nikel Diproyeksikan Tembus USD 618 Miliar pada 2040
"Jadi harus ada pesan begini, kepada para pengusaha. Negara itu mau mengendalikan impor dalam rangka apa? Untuk menjaga neraca perdagangan, neraca komoditas dan devisa kita," kata Bahlil.
Sebagaimana diketahui, kelangkaan BBM sempat terjadi di sejumlah SPBU swasta. Kelangkaan itu masih terjadi bahkan setelah Kementerian ESDM memberikan kuota tambahan sebesar 10 persen. Namun, kuota tambahan itu juga habis kembali.
Belakangan, sejumlah badan usaha swasta seperti Shel, Vivo, BP-AKR akhirnya menyuplai BBM dari Pertamina. Tercatat Pertamina telah menjual BBM ke badan usaha swasta sebanyak 430 ribu barel.
Berita Terkait
Terpopuler
- 43 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Maret 2026: Klaim 10 Ribu Gems dan Kartu Legenda
- 6 HP Terbaik di Bawah Rp1,5 Juta, Performa Awet untuk Jangka Panjang
- 8 Rekomendasi Moisturizer Terbaik untuk Mencerahkan Wajah Jelang Lebaran
- Langkah Progresif NTT: Program Baru Berhasil Hentikan Perdagangan Daging Anjing di Kupang
- Siapa Istri Zendhy Kusuma? Ini Profil Evi Santi Rahayu yang Polisikan Owner Bibi Kelinci
Pilihan
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
-
Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
-
BREAKING NEWS: Mantan Pj Gubernur Sulsel Tersangka Korupsi Bibit Nanas
-
Trump Cetak Sejarah di AS: Presiden Pertama yang Berperang Tanpa Didukung Warganya
-
IHSG Keok 3,27 Persen Terimbas Konflik Iran-AS, Bos BEI: Kita Sudah Kuat!
Terkini
-
Jadwal dan Rute Jalan Tol Diskon selama Mudik dan Arus Balik 2026
-
THR Sudah Cair? Begini Cara Kelolanya Agar Dompet Gak Kiamat Usai Lebaran
-
Jasa Marga Proyeksikan 3,5 Juta Kendaran Wara-wiri Mudik di Jalan Tol
-
Kementerian ESDM Pastikan Stok BBM 21 Hari Cukup: Seperti Tandon, Sebelum Habis Sudah Diisi Lagi
-
Fitch Ratings Revisi Prospek 8 Perusahaan Indonesia ke 'Negatif'
-
IHSG Naik Tipis di Sesi I, 460 Saham Melonjak
-
Arus Mudik 2026 Mulai Terlihat Lebih Awal, Volume Kendaraan di Jalan Tol Naik Sejak H-26 Lebaran
-
Kementerian ESDM Tetap Pangkas Produksi Batu Bara di Tengah Lonjakan Harga
-
Trump Optimis Perang Iran Segera Berakhir, Longgarkan Sanksi Minyak Global
-
Transaksi Digital Melejit, Laba Bank Mandiri Tumbuh 16,7 Persen di Awal 2026