- Menteri ESDM Bahlil menyoroti perusahaan swasta menolak membeli BBM Pertamina sambil meminta kuota impor tambahan.
- Bahlil menegaskan bahwa negara tidak boleh dikendalikan pengusaha meskipun pemerintah juga harus adil.
- Pemerintah membatasi impor BBM untuk menjaga neraca perdagangan dan menghemat devisa negara.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kembali berbicara soal ketersedian BBM di SPBU swasta. Bahlil menyinggung soal adanya badan usaha swasta sempat menolak membeli BBM dari Pertamina, dan menginginkan diberi tambahan kuota impor.
"Kemarin ada swasta nggak mau beli minyak, seolah-olah nanti apa namanya pompa bensinnya... sudah enggak ada nanti, (jadi) jual tukang picit (pijit), jual es," ujar Bahlil saat berpidato pada agenda '40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi' di Jakarta pada Senin (8/12/2025).
Dia pun menegaskan pengusaha tidak boleh mengendalikan negara. Tapi sebaliknya, kata Bahlil, negara juga tidak boleh sewenang-wenang terhadap pengusaha.
"Jual es, ya itu sudah, kau bikin aja tukang picit (pijat). Apa urusan sama gue? Negara nggak boleh dikendalikan oleh pengusaha," tegasnya.
Bahlil lantas mengungkit kuota tambahan 10 persen yang diberikan Kementerian ESDM.
"Masa kuota impor kami sudah kasih 10 persen lebih besar, masih minta juga. Emang negara ini enggak ada peraturannya apa?" kata Bahlil.
Bahlil pun mengaku bahwa pertanyaan itu akan viral di media sosial. Namun, dia mengaku memang sengaja menyampaikan hal itu.
"Nanti jual es, ya bagus juga. Lama-lama tangkinya kita kasih es semua, biar jual es saja gitu. Ini pasti ramai lagi nih sosial media.Memang aku sengaja. Enggak apa-apa. Epen kah?" kata Bahlil.
Bahlil memberikan penjelasan bahwa pemerintah bertujuan untuk menekan kuota impor guna menghemat devisa negara.
Baca Juga: Wamen ESDM: Investasi Hilirasi Nikel Diproyeksikan Tembus USD 618 Miliar pada 2040
"Jadi harus ada pesan begini, kepada para pengusaha. Negara itu mau mengendalikan impor dalam rangka apa? Untuk menjaga neraca perdagangan, neraca komoditas dan devisa kita," kata Bahlil.
Sebagaimana diketahui, kelangkaan BBM sempat terjadi di sejumlah SPBU swasta. Kelangkaan itu masih terjadi bahkan setelah Kementerian ESDM memberikan kuota tambahan sebesar 10 persen. Namun, kuota tambahan itu juga habis kembali.
Belakangan, sejumlah badan usaha swasta seperti Shel, Vivo, BP-AKR akhirnya menyuplai BBM dari Pertamina. Tercatat Pertamina telah menjual BBM ke badan usaha swasta sebanyak 430 ribu barel.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Media Italia Bongkar Ada Kontrak Lebih dari Rp25 T di Balik Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
Terkini
-
Suami Guru di Tanjungbalai Jadi Tersangka Kasus Pencabulan, Terancam 9 Tahun Penjara
-
Wakil Jaksa Agung Bantah Rotasi Pejabat Kejagung Buntut Kasus Febrie Adriansyah, Tapi Penyegaran
-
Desain KDMP Dinilai Melenceng, Berisiko Jadi Proyek Politik Pemerintah
-
Prancis Bak Neraka Bocor, 20 Ribu Warlok dan Turis Dievakuasi Akibat Kebakaran Hutan Ekstrem
-
Here We Go! Daftar Resmi Pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026: Bertabur Bintang
-
Pembangunan Daerah Terus Berjalan, Dasco - Cucun Terima Dialog APKASI
-
KPK Buka Peluang Periksa Nusron Wahid Terkait Kasus Bupati Kuansing
-
Bukan Cedera, Ini Alasan Debut Mariano Peralta Bersama Persib Tertunda
-
Teknologi Logistik AI Ubah Masa Depan E-Commerce Indonesia
-
Rakyat Tidak Keberatan Membayar Pajak, Asal Negara Tahu Cara Mengelolanya