Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin tidak ada pengurangan belanja infrastruktur meskipun ada kemungkinan target penerimaan 2016 tidak tercapai.
"Perlu saya sampaikan kalau terpaksa belanja harus dipotong, belanja infrastruktur tidak akan dipotong," kata Presiden Jokowi usai meninjau Proyek LRT Jakabaring-Bandara Sultan Badaruddin Mahmud II di Palembang, Kamis (3/3/2016).
Presiden menyebutkan jika memang ada belanja yang dipotong maka belanja barang dan belanja rutin lainnya yang akan dipotong.
Presiden menyebutkan target penerimaan negara termasuk pajak saat ini semuanya sudah dihitung kembali.
"Semuanya sudah dihitung, ada forcastingnya dan kalkukasinya, semua dihitung, tahun kemarin juga banyak yang ragu penerimaan negara bisa mencapai target," katanya.
Jokowi menyebutkan perkiraan realisasi penyerapan anggaran juga sudah dihitung termasuk kemungkinan defisitnya.
"Kalau akhirnya penerimaan negara tidak tercapai, belanja juga dipotong, tapi kita belum bicara sampai ke sana,jangan mendahului dulu, hitung-hitungannya masih berjalan," katanya.
Pemerintah juga memperhatikan asumsi makro dalam penyusunan APBN seperti harga minyak per barel, prediksi pertumbuhan ekonomi dan lainnya.
Terkait penyerapan anggaran, Presiden mengatakan pada 2016, semua proyek sudah dimulai pada Januari tidak seperti pada 2015 yang dimulai Juli atau Agustus.
"Serapan akan lebih baik, dan nanti ada ruang penyesuaian di APBN Perubahan," kata Presiden.
Sementara itu mengenai tax amnesty, Presiden mengatakan jika memang disetujui oleh DPR maka akan ada penerimaan negara dari hal itu.
"Tetapi kalau tidak ya mesti ada efisiensi di belanja, tapi perlu saya sampaikan kalau terpaksa harus dipotong, belanja infrastruktur tidak dipotong," tegas Presiden Jokowi.
Mengacu dokumen APBN 2016, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp1.822,5 triliun. Sementara belanja negara dipatok Rp2.095,7 triliun. (Antara)
Berita Terkait
-
PT SMI Salurkan Pembiayaan Rp 275 T ke Proyek Infrastruktur, Serap 10,9 Juta Tenaga Kerja
-
Mahfud MD Desak Penegakan Hukum Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Solusi Investor "Get Lost", AHY Buka Kantor Fasilitasi Proyek Infrastruktur (IPFO)
-
Bongkar Penampakan Ijazah Gibran dengan Alumni MDIS Singapura, Apakah Sama?
-
Riwayat Pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School Disorot, Ini Fakta dan Profil Sekolahnya
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Rupiah Turun Terus, Purbaya Siapkan Dana Stabilisasi Obligasi
-
Pengamat: Aturan Soal Migas Jadi Biang Kerok Rupiah Terus Jeblok
-
Tak Perlu Pusing, Belanja di China Bisa Bayar Pakai GoPay
-
Purbaya Janjikan Kredit Bunga Rendah ke Industri Tekstil, Maksimal 6 Persen
-
IHSG Masih Gagah Menguat, Betah di Level 7.000
-
RUPS 2025 Patra Jasa Catat Kinerja Positif Dorong Pertumbuhan Pendapatan Perusahaan
-
Rupiah Konsisten Menguat pada Rabu
-
Dihantam China, Purbaya Mau Hidupkan Lagi Mimpi Indonesia soal Nikel
-
Apa itu Panda Bonds? Benarkah Ngutang ke China Bisa Perkuat Rupiah?
-
Trading Saham Tak Lagi Andalkan Insting, Tapi Bisa Pakai AI