- PT SMI telah menyalurkan pembiayaan infrastruktur sebesar Rp 275 triliun selama 17 tahun untuk mendukung proyek senilai Rp 1.183 triliun.
- Kontribusi pendanaan tersebut berhasil menyerap 10,9 juta tenaga kerja serta memberikan dampak sebesar 0,5 persen terhadap PDB nasional.
- PT SMI mendorong kolaborasi dengan sektor swasta guna menutupi kesenjangan pendanaan infrastruktur nasional senilai 625 miliar Dolar AS.
Suara.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI mengumumkan bahwa selama 17 tahun, mereka telah menyalurkan pembiayaan ke proyek infrastruktur sebesar Rp 275 triliun dengan akumulasi nilai proyek Rp 1.183 triliun.
Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan kalau pembiayaan dari lembaga di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini berdampak pada 10,9 juta tenaga kerja hingga berkontribusi 0,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
"Kami percaya bahwa investasi pada infrastruktur yang berkualitas memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi ekonomi yaitu penurunan biaya, peningkatan produktivitas, percepatan arus barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif," katanya dalam acara simposium PT SMI di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Reynaldi mengungkapkan kebutuhan investasi infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diperkirakan mencapai 625 miliar Dolar AS.
Hanya saja kapasitas pendanaan dari anggaran Pemerintah, baik dari pusat maupun daerah, baru mampu memenuhi sekitar 40 persen dari total kebutuhan tersebut.
Ia melanjutkan, kebutuhan pendanaan ini menunjukkan bahwa pembiayaan publik yang bersifat konvensional tidak lagi cukup memadai. Untuk itu diperlukan inovasi pembiayaan yang lebih progresif melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan sektor swasta dan lembaga pembiayaan pembangunan.
"Dalam konteks inilah, PT Sarana Multi Infrastruktur memiliki peran yang strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan infrastruktur, sekaligus mendorong hadirnya skema pembiayaan yang lebih inovatif," jelasnya.
Berita Terkait
-
Profil Febrio Nathan: Dirjen Kemenkeu yang Dicopot Purbaya, Punya Harta Belasan Miliar
-
Alasan Kuat Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Kursi Dirjen Kemenkeu
-
Purbaya Akui Banyak Proyek Besar Pemerintah Tapi Tak Diawasi, Singgung Whoosh dan LRT
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Purbaya Curhat Bobrok Birokrasi Kemenkeu: Tugas Tak Dikerjakan, Digeser Baru Nangis
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- 5 Bedak Padat Mengandung SPF, Praktis untuk Touch Up Sekaligus Lindungi Kulit dari Matahari
- Mathew Baker Masih Dianggap Milik Australia meski Dipanggil Timnas Indonesia Senior
- Sinyal Penggulingan '98 Jilid 2' Menguat, Cuma PDIP dan Habib Rizieq yang Bisa Selamatkan Prabowo?
Pilihan
-
Lucky Hakim Dinobatkan Sebagai Bupati Terbaik, Wakilnya Malah Jadi Tersangka
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
Terkini
-
Rekap Harga Emas Sepekan Turun Signifikan, Bagaimana Trennya?
-
Badai PHK Mengancam Akibat Dolar Melejit, KSPSI Desak Pemerintah Bertindak
-
BTN Perkuat Kualitas Kredit, Transformasi Loan Factory Dorong Pertumbuhan yang Lebih Sehat
-
KRL Green Line Bakal Dirombak Besar-besaran, Penumpang Rangkasbitung Siap-siap
-
Berlaku 6 Juni, ASDP Beri Diskon Tiket Kapal Feri 21,95% Selama Libur Sekolah
-
Masyarakat Dinilai akan Bingung Bedakan Produk Vape Legal Akibat Kemasan Polos
-
Tak Hanya Ada Rokok, Vape Ilegal Juga Terancam Marak Beredar
-
Tak Hanya Batu Bara dan Sawit, DSI Berpotensi Atur Ekspor Komoditas Lain
-
Gaji Tunjangan Menkeu dan Gubernur BI, Perbandingan Mana yang Lebih Besar?
-
Purbaya Klaim Coretax Bikin Penerimaan Pajak Naik 22,1% Jadi Rp 834,6 T per Mei 2026