Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi sejumlah menteri saat meninjau lokasi pelaksanaan KTT OKI di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (4/3/2016). [Suara.com/Erick Tanjung]
Presiden Joko Widodo mengatakan perencanaan anggaran harus bersinergi dan disinkronkan supaya pembangunan nasional semakin efisien dan efektif. Hal itu disampaikan Jokowi diawal rapat terbatas mengenai Rancangan Instruksi Presiden tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/4/2016).
"Sinergi dan sinkronisasi merupakan kata kunci agar pembangunan nasional semakin efisien dan semakin efektif," kata Jokowi.
Dia menyatakan, tradisi lama dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan oleh Pemerintah selama ini harus ditinggalkan. Sebab banyak perencanaan yang tidak sinkron dengan yang dianggarkan, sehingga negara dirugikan.
"Kita tidak mau mengulang-ulang lagi tradisi tradisi lama, dimana perencanaan, penganggaran banyak yang tidak nyambung, tidak sinkron. Antara yang direncanakan beda dengan yang dianggarkan, sehingga tujuannya meleset dari sasaran yang ingin kita capai. Saya tekankan hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi dan sudah sering saya sampaikan sekarang bukan money follow function tetapi kita harus money follow proggrame," ujar dia.
Dia menekankan, perencanaan pembangunan harus betul betul terintegrasi, terkonsolidasi, terorganisasi anta rsektor, antar wilayah, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dia meminta jangan ada lagi ego sektoral.
"Kita harus mulai berorientasi pada manfaat program, kepada rakyat dan sejauh mana program itu bisa mendorong multiplier effect. Begitu juga dengan penganggaran harus fokus, prioritasnya harus jelas dan saya minta kualitas perencanaan, kualitas penganggaran betul-betul kita tingkatkan detilnya. Sehingga setiap kementerian dan lembaga bisa mengendalikan langsung perencanaan dan penggarannya di lembaga dan kementerian masing-masing. Bappenas dan Kemenkeu harus jadi contoh agar sinergi ini betul-betul bisa kita laksanakan," tandas Jokowi.
Komentar
Berita Terkait
-
Survei: 77% Orang Indonesia Perkirakan Tetap Bekerja Saat Pensiun
-
Peran PU Berubah, Kini Tak Hanya Bangun Proyek Infrastruktur
-
Cak Imin Sentil Menteri Keuangan: Anggaran Negara Harus Tepat Sasaran dan Dorong Produktivitas
-
Inflasi Naik, Biaya Pendidikan Makin Mahal
-
Presiden Prabowo Sebut Kesalahan Sistem Jadi Penyebab Kebocoran Anggaran Negara
Terpopuler
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
Terkini
-
Digendong GoTo dan Grab, Sayurbox dan HappyFresh Mau Merger?
-
Nilai Ekspor RI Naik 5,48% Jadi 92,15 Miliar USD hingga April 2026, Ditopang Sektor Non Migas
-
Rupiah Ambruk, Plesiran Warga RI ke Luar Negeri Ikutan Anjlok
-
Viral Tagihan Listrik Naik di Medsos, PLN Ungkap Penyebabnya
-
Teddy Klaim Prabowo Pakai Dana Pribadi untuk Kunjungan Luar Negeri, Celios: Buktinya Mana?
-
IHSG Masih Betah di Zona Hijau ke Level 6.195, Besok Berpeluang Lanjut
-
Rupiah Melemah, Harga Kedelai Melonjak: Pengrajin Tahu dan Tempe di Lebak Terancam Gulung Tikar
-
Pintu PHK 20 Persen Karyawan, Industri Kripto RI Mulai Goyang?
-
Perundingan AS-Iran Alot, Harga Minyak Mentah Global Tertahan di Level Tinggi
-
Danantara Mau Merger Asuransi BUMN, AAJI Buka Suara