Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi sejumlah menteri saat meninjau lokasi pelaksanaan KTT OKI di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (4/3/2016). [Suara.com/Erick Tanjung]
Presiden Joko Widodo mengatakan perencanaan anggaran harus bersinergi dan disinkronkan supaya pembangunan nasional semakin efisien dan efektif. Hal itu disampaikan Jokowi diawal rapat terbatas mengenai Rancangan Instruksi Presiden tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/4/2016).
"Sinergi dan sinkronisasi merupakan kata kunci agar pembangunan nasional semakin efisien dan semakin efektif," kata Jokowi.
Dia menyatakan, tradisi lama dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan oleh Pemerintah selama ini harus ditinggalkan. Sebab banyak perencanaan yang tidak sinkron dengan yang dianggarkan, sehingga negara dirugikan.
"Kita tidak mau mengulang-ulang lagi tradisi tradisi lama, dimana perencanaan, penganggaran banyak yang tidak nyambung, tidak sinkron. Antara yang direncanakan beda dengan yang dianggarkan, sehingga tujuannya meleset dari sasaran yang ingin kita capai. Saya tekankan hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi dan sudah sering saya sampaikan sekarang bukan money follow function tetapi kita harus money follow proggrame," ujar dia.
Dia menekankan, perencanaan pembangunan harus betul betul terintegrasi, terkonsolidasi, terorganisasi anta rsektor, antar wilayah, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dia meminta jangan ada lagi ego sektoral.
"Kita harus mulai berorientasi pada manfaat program, kepada rakyat dan sejauh mana program itu bisa mendorong multiplier effect. Begitu juga dengan penganggaran harus fokus, prioritasnya harus jelas dan saya minta kualitas perencanaan, kualitas penganggaran betul-betul kita tingkatkan detilnya. Sehingga setiap kementerian dan lembaga bisa mengendalikan langsung perencanaan dan penggarannya di lembaga dan kementerian masing-masing. Bappenas dan Kemenkeu harus jadi contoh agar sinergi ini betul-betul bisa kita laksanakan," tandas Jokowi.
Komentar
Berita Terkait
-
Survei: 77% Orang Indonesia Perkirakan Tetap Bekerja Saat Pensiun
-
Peran PU Berubah, Kini Tak Hanya Bangun Proyek Infrastruktur
-
Cak Imin Sentil Menteri Keuangan: Anggaran Negara Harus Tepat Sasaran dan Dorong Produktivitas
-
Inflasi Naik, Biaya Pendidikan Makin Mahal
-
Presiden Prabowo Sebut Kesalahan Sistem Jadi Penyebab Kebocoran Anggaran Negara
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Gebrakan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya: Raih KWP Award 2026 Lewat Visi Transisi Energi
-
Bahlil Pastikan Stok BBM Aman: ICP Baru Naik 7 Dolar AS
-
Mendag: Harga Minyak Goreng Naik Akibat Mahalnya Plastik
-
Akan Beli Minyak dari Rusia, Bahlil Upayakan Dapat Harga Murah
-
Prediksi Purbaya: Defisit APBN Turun ke 2,8 Persen
-
Harga Minyakita Meroket, Mendag: Stoknya Memang Terbatas
-
IHSG Terus Memerah Hingga Akhir Perdagangan ke Level 7,621, Cek Saham yang Cuan?
-
Tak Cukup Kasih Modal, UMKM Perlu Akses Pasar Agar Naik Kelas
-
S&P Sorot Rasio Utang RI, Purbaya Klaim Belum di Level Berbahaya
-
Laba Emiten Hary Tanoe Terbang 140 Persen