Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi sejumlah menteri saat meninjau lokasi pelaksanaan KTT OKI di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (4/3/2016). [Suara.com/Erick Tanjung]
Presiden Joko Widodo mengatakan perencanaan anggaran harus bersinergi dan disinkronkan supaya pembangunan nasional semakin efisien dan efektif. Hal itu disampaikan Jokowi diawal rapat terbatas mengenai Rancangan Instruksi Presiden tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/4/2016).
"Sinergi dan sinkronisasi merupakan kata kunci agar pembangunan nasional semakin efisien dan semakin efektif," kata Jokowi.
Dia menyatakan, tradisi lama dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan oleh Pemerintah selama ini harus ditinggalkan. Sebab banyak perencanaan yang tidak sinkron dengan yang dianggarkan, sehingga negara dirugikan.
"Kita tidak mau mengulang-ulang lagi tradisi tradisi lama, dimana perencanaan, penganggaran banyak yang tidak nyambung, tidak sinkron. Antara yang direncanakan beda dengan yang dianggarkan, sehingga tujuannya meleset dari sasaran yang ingin kita capai. Saya tekankan hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi dan sudah sering saya sampaikan sekarang bukan money follow function tetapi kita harus money follow proggrame," ujar dia.
Dia menekankan, perencanaan pembangunan harus betul betul terintegrasi, terkonsolidasi, terorganisasi anta rsektor, antar wilayah, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dia meminta jangan ada lagi ego sektoral.
"Kita harus mulai berorientasi pada manfaat program, kepada rakyat dan sejauh mana program itu bisa mendorong multiplier effect. Begitu juga dengan penganggaran harus fokus, prioritasnya harus jelas dan saya minta kualitas perencanaan, kualitas penganggaran betul-betul kita tingkatkan detilnya. Sehingga setiap kementerian dan lembaga bisa mengendalikan langsung perencanaan dan penggarannya di lembaga dan kementerian masing-masing. Bappenas dan Kemenkeu harus jadi contoh agar sinergi ini betul-betul bisa kita laksanakan," tandas Jokowi.
Komentar
Berita Terkait
-
Peran PU Berubah, Kini Tak Hanya Bangun Proyek Infrastruktur
-
Cak Imin Sentil Menteri Keuangan: Anggaran Negara Harus Tepat Sasaran dan Dorong Produktivitas
-
Inflasi Naik, Biaya Pendidikan Makin Mahal
-
Presiden Prabowo Sebut Kesalahan Sistem Jadi Penyebab Kebocoran Anggaran Negara
-
Bongkar Penampakan Ijazah Gibran dengan Alumni MDIS Singapura, Apakah Sama?
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
Terkini
-
Aturan Purbaya soal Kripto Dinilai Bikin Industri Makin Transparan
-
Rupiah Makin Ambruk Hingga ke Level Rp 16.855
-
8 Ide Usaha Menjanjikan di Desa dengan Modal Kecil yang Menguntungkan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
Harga Beras SPHP Akan Dipatok Sama Rp 12.500/Liter di Seluruh Wilayah RI
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
-
DJP Kemenkeu Berhentikan Sementara Pegawai Pajak Terjaring OTT KPK
-
Pegawai Pajak Kena OTT KPK, Purbaya: Kami Bantu Dari Sisi Hukum, Tak Akan Ditinggal
-
Kementerian PU Percepat Normalisasi Sungai Batang Kuranji
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir