HIPMI Minta Regulasi Bisnis Bahan Bakar Nabati Dipermudah

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mendesak pemerintah perlu adanya mendorong Bahan Bakar Nabati (BBN) memiliki keberpihakan regulasi kepada pengusaha niaga umum  yang skala kecil dan menengah. Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI, Gafur Masud menyatakan jika pengusaha didukung oleh pemerintah maka peluang bisnis hilir ini akan semakin mudah digerakkan.

“Sebagai penunjang produksi BBN, pemerintah perlu memberikan subsidi kepada pengusaha niaga skala kecil dan menengah, insentif pajak, dan penetapan kewajiban minimal wajib pada sektor industri, transportasi, dan komersial,” ujar Gafur, Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI di Jakarta, Rabu (11/5/2016).

CEO Petro Perkasa Indonesia menilai insentif khusus yang diberikan bagi pengembangan bahan bakar nabati ini untuk menekan suplai besar- besaran bahan baku BBN ke luar negeri.

Lebih lanjut Gafur menyebutkan insentif lain yang perlu diterapkan oleh pemerintah adalah dengan membuka akses perbankan agar pelaku usaha skala kecil dan menengah lebih mudah mendapatkan modal.

“Jika akses perbankan sudah mudah, dukungan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dukungan pemerintah untuk penelitian dan pengembangan bahan bakar nabati. Pengembangan BBN di Indonesia ini masih terbilang rendah, jadi tak heran bila penggunaannya juga masih rendah,” pungkasnya.

Ketua BPP HIPMI Bidang Energi, Sumberdaya Mineral dan Lingkungan Hidup, Andhika Anindyaguna mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara pemgimpor minyak terbesar di dunia. Dengan jumlah konsumsi yang sangat tinggi, dapat mengancam keberlangsungan bahan bakar minyak (BBM).

“Perlu ada terobosan supaya ketergantungan BBM khusunya fosil bisa dikurangi dan beralih ke bahan bakar nabati,” ujar Andhika yang juga Presiden Sugih Energy.

Untuk dapat mengembangkan bahan bakar nabati di Tanah Air, Andhika mengatakan perlu peran serta pemerintah dalam menerapkan kebijakan atau insentif baru khususnya bagi para pengusaha agar memiliki daya tarik dalam berinvestasi.

“Semua stakeholder harus saling mendukung, peran pemerintah mendukung pengusaha ini harus disinergikan agar pemanfaatan energi terbarukan ini bisa maksimal,” tuturnya.