Bursa Efek Indonesia (BEI) meresmikan Pusat Informasi Go Public dalam rangka memudahkan masyarakat meraih informasi mengenai manfaat hingga persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencatatkan sahamnya melalui mekanisme penawaran umum perdana saham (IPO).
"Dengan begitu diharapkan pemilik dan manajemen perusahaan-perusahaan yang memerlukan pendanaan dapat memahami bahwa proses yang dijalankan untuk 'go public' tidaklah serumit dan semahal yang dibayangkan," ujar Direktur Utama BEI Tito Sulistio dalam sambutannya di Jakarta, Senin (27/6/2016).
Ia juga mengharapkan bahwa melalui Pusat Informasi Go Public minat dan keinginan dari pemilik dan manajemen perusahaan untuk mengembangkan usaha dan mendapat pendanaan dari pasar modal melalui "go public" serta mencatatkan saham perusahaan di BEI dapat terus tumbuh sehingga dapat menambah jumlah emiten agar menjadi bursa terbaik di Asia Tenggara pada 2020 mendatang.
Saat ini, ia mengemukakan bahwa jumlah perusahaan yang sahamnya telah tercatat di BEI baru mencapai 527 emiten. Meskipun sejak 2010 pertumbuhan jumlah perusahaan tercatat di BEI telah mencapai 25 persen atau merupakan yang tertinggi dibandingkan bursa-bursa lain di kawasan regional, namun berdasarkan data World Federation of Exchange (WFE), jumlah perusahaan tercatat di BEI secara keseluruhan masih di bawah Bursa Thailand (644 emiten), Bursa Singapura (766), dan Bursa Malaysia (904).
"Masih rendahnya minat perusahaan Indonesia untuk 'go public' dikarenakan banyak yang beranggapan bahwa 'go public' hanya untuk perusahaan yang membutuhkan pendanaan saja, atau pencatatan saham di pasar modal dilakukan ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan perekonomian Indonesia sedang dalam tren positif," katanya.
Padahal, kata Tito Sulistio, ada beberapa manfaat "go public" lainnya seperti meningkatkan kemampuan keberlangsungan usaha perusahaan, meningkatkan citra perusahaan, dan menambah nilai perusahaan.
"Artinya, demi meningkatkan kualitas perusahaan, seharusnya go public dapat dilakukan di waktu kapanpun," katanya.
Di tempat sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan bahwa dengan kemudahan informasi pencatatan saham kepada masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan jumlah emiten di pasar modal domestik.
"Banyak perusahaan yang ingin 'go public' tapi tidak tahu harus kemana. Dengan Pusat Informasi Go Public ini, informasi 'go public' atau IPO lebih mudah didapat masyarakat," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Emiten PSGO Raup Pendapatan Tembus Rp2,55 Triliun, Ini Pendorongnya
-
59 Persen Emiten Sudah Penuhi Aturan Free Float, PANI, BREN dan HMSP Belum
-
IHSG Bergerak Dua Arah Pada Jumat Pagi
-
IHSG Lanjutkan Tren Penguatan Pagi Ini, Melesat ke Level 7.100
-
Setelah Dibeli Danantara, GOTO Jadi Saham Paling Aktif Diperdagangkan Hingga Sesi I
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri