Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi berharap agar Pertamina diberikan kesempatan untuk menjadi pihak yang melakukan konstruksi dan mengoperasikan kilang di Blok Masela. Peran ini seharusnya diberikan kepada PT Pertamina mengingat perusahaan tersebut merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan demikian, Pertamina harus diberikan ruang partisipasi dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang besar.
"UUD 1945 sudah menggariskan bahwa kekayaaan alam yang bersifat strategis dikuasai oleh negara. Walaupun saham Blok Masela dimiliki perusahaan asing, namun pembangunan kilang serta pengoperasiannya idealnya diberikan kepada Pertamina," kata Kurtubi saat dihubungi Suara.com, Selasa (12/7/2016).
Politisi Partai Nasdem tersebut menjelaskan, saat Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, Pertamina ditunjuk untuk membangun kilang gas di Arun, Aceh, termasuk mengoperasikannya. Begitu pula dengan kilang gas Badak, juga Pertamina yang membangun dan mengoperasikannya. Walaupun kuasa pertambangan di kedua blok tersebut dipegang oleh perusahaan migas asing.
Namun semenjak UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi berlaku, kondisinya kini berubah. Kini tak ada kewajiban untuk melibatkan Pertamina dalam usaha pertambangan Migas di Indonesia yang kepemilikannya oleh pihak asing. "Ini semua akibat UU Migas yang ada saat ini sudah begitu liberal," tutup Kurtubi.
Sejauh ini, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar pembangunan fasilitas produksi gas Lapangan Abadi, Blok Masela melalui skema kilang darat (onshore) mendatangkan peluang bagi beberapa perusahaan dalam negeri. Entah itu potensi pemasok pipa, hingga peluang menguasai sebagian saham Blok Masela.
Pertamina sendiri dikabarkan juga berminat masuk sebagai partisipan untuk mengelola Blok Masela atau dikenal dengan istilah farm in. Untuk mewujukan hal ini, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sudah mempertemukan Pertamina dengan Inpex. Sampai saat ini, proses pembicaraan dengan Inpex dan Shell untuk memiliki 20 persen saham di Blok Masela masih terus berlangsung.
Apabila Pertamina ingin membeli 20 persen saham Blok Masela, maka harus menyediakan dana sekitar 626 juta Dolar Amerika Serikat (AS) atau lebih dari Rp6 triliun. Angka itu dengan asumsi penjualan saham Blok Masela oleh PT Energi Mega Persada Tbk pada 2013 sebesar 10 persen dengan harga 313 juta Dolar AS.
Keinginan Pertamina ikut di Blok Masela lantaran melihat cadangan gas yang cukup besar yakni 10,73 triliun cubic feet (tcf). Pertamina berharap bisa mendapatkan hak partisipasi 20 persen sebelum penentuan final investment decision (FID) Blok Masela, tahun 2018.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
Terkini
-
Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi
-
Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah
-
Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI
-
Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan
-
Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi
-
WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat
-
Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas
-
Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN
-
Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja
-
Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik