Jokowi Perintahkan All Out Kawal Amnesti Pajak

Suara.com - Presiden Joko Widodo menyerukan kepada seluruh jajaran pemerintah agar all out mengawal kebijakan amnesti pajak. Seruan tersebut disampaikan dalam pengarahan kepada para pejabat eselon I, II, dan III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Jokowi menuturkan saat ini masyarakat sangat antusias menyambut kebijakan pengampunan pajak. Dari sejumlah sosialisasi yang telah dilakukan, masyarakat yang datang selalu melebihi jumlah undangan.

"Waktu di Surabaya misalnya, yang diundang dua ribu, yang datang 2.700. Di Medan ditambahi lagi, harusnya dua ribu jadi tiga ribu, tapi yang datang 3.500. Momentumnya ada, kesempatannya ada," kata Jokowi.

Untuk dapat melayani antusiasme masyarakat dengan baik, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada para petugas pajak lebih proaktif dalam melayani para wajib pajak. Presiden berpendapat pelayanan yang diberikan oleh para petugas merupakan kunci dari kesuksesan kebijakan tersebut.

"Sekarang tergantung internal kita, bisa melayani mereka atau tidak? Bisa merangkul mereka atau tidak? Kuncinya nanti ada di situ. Sehingga utamanya di Dirjen Pajak dan pelaksana-pelaksana petugas pajak harus proaktif menjemput bola. Tidak bisa lagi kita diam saja," ujar dia.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa dirinya akan terus secara langsung melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pengampunan pajak.

"Nanti akan saya datangi lagi. Singapura, Jakarta saya ulang lagi, Makassar, Semarang, Bandung, semuanya. Saya akan datang sendiri. Ini memberikan pesan bahwa pemerintah serius. Kita all out untuk masalah amnesti pajak," tutur dia.

Pengarahan di Istana dihadiri sejumlah menteri, di antaranya Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Jaksa Agung Prasetyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian.