Bisnis / Makro
Jum'at, 01 Mei 2026 | 20:05 WIB
Kementerian ESDM mengatakan pengujian BBM diesel B50 di alat berat berjalan sukses. [Dok Kementerian ESDM]
Baca 10 detik
  • Mandatori B50 mulai berlaku 1 Juli 2026, campur 50% nabati ke solar.
  • Produksi CPO masih stagnan di level 50 juta ton, ancam pasokan pangan.
  • Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) jadi kunci agar produksi capai 60 juta ton.

Suara.com - Pemerintah bersiap menancap gas implementasi program mandatori B50 pada 1 Juli 2026 mendatang. Namun, ambisi mencampur 50 persen bahan bakar nabati dari minyak sawit (CPO) ke dalam solar ini dibayangi tantangan klasik: produksi CPO nasional yang masih "stagnan".

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mengungkapkan bahwa meski ada tren kenaikan tipis, grafik produksi kelapa sawit Indonesia dalam lima tahun terakhir masih tertahan di angka 50 jutaan ton.

"Kita bersyukur di tahun 2024 ke 2025 ini produksi kita naik. Mungkin jadi pertanyaan, katanya produksi stagnan, ya memang stagnan di 50 jutaan. Tetapi kenaikan itu akibat dari perusahaan-perusahaan yang melakukan replanting sudah mulai menghasilkan," ujar Eddy dalam diskusi terkait B50 di Jakarta, dikutip Jumat (1/5/2026).

Data GAPKI menunjukkan fluktuasi produksi yang belum melompat signifikan. Pada 2021, produksi tercatat 51,3 juta ton, sempat turun ke 51,2 juta ton di 2022, lalu naik ke 54,8 juta ton pada 2023. Angka ini kembali terkoreksi ke 52,7 juta ton di 2024 sebelum menyentuh 56,5 juta ton pada 2025.

Di sisi lain, syahwat konsumsi CPO untuk kebutuhan biodiesel justru terus melonjak. Jika pada 2021 konsumsi hanya 7,3 juta ton, angka tersebut meroket menjadi 12,7 juta ton pada 2025. Tren ini berlanjut di awal 2026, di mana konsumsi Januari-Februari sudah menyentuh 2,2 juta ton.

Melihat gap yang semakin menyempit antara produksi dan konsumsi energi, Eddy menyoroti lambatnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Menurutnya, jika PSR sukses, Indonesia seharusnya sudah mampu memproduksi minimal 60 juta ton CPO per tahun.

"Artinya sebenarnya dengan 60 juta ton CPO itu sangat aman untuk B50," tegasnya.

Eddy mengingatkan pemerintah bahwa PSR adalah harga mati bagi keberhasilan B50. Tanpa adanya genjotan produktivitas yang nyata, ia khawatir pasokan CPO untuk kebutuhan pangan dan industri di dalam negeri bakal terganggu akibat tersedot ke sektor energi.

"Peremajaan sawit itu sangat penting, tidak bisa ditawar. Peningkatan produktivitas harus dilakukan," pungkas Eddy.

Baca Juga: Harga Referensi CPO Mei 2026 Naik 6,06 Persen, Bea Keluar Tembus 178 Dolar AS per MT

Load More