Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal tidak yakin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dapat mendongkrak perekonomian dan mensukseskan program pengampunan pajak atau tax amnesty.
Alasannya dana repatriasi yang dipatok oleh pemerintah dalam APBN 2016 sebesar Rp165 triliun terlalu tinggi dan menarik dana ini adalah sia-sia.
"Kan sudah terbukti beberapa negara yang menjadi contoh Indonesia seperti India dan Rusia gagal menjalankan kebijakan ini. Kenapa masih mau nyoba juga, ini kan pekerjaan yang sia-sia," kata Iqbal saat ditemui di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2016).
Menurut dia, Sri menganut paham neoliberal.
"Harusnya kalau mau memperbesar sumber dana dia (Sri Mulyani) genjot dong jaminan sosial. Kita kan malah nggak ada jaminan sosial. Gimana mau memperbesar sumber. Ini kan bisa menjadi bantalan kalau ada krisis ekonomi bisa menampiknya," katanya.
Oleh sebab itu, pihaknya akan terus meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review dan membatalkan pengesahan UU Tax Amnesty ini yang dinilai telah mencederai amanah Undang-Undang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
Terkini
-
Emas Antam Hari Ini Harganya Lebih Murah, Dipatok Rp 2,85 Juta/Gram
-
IHSG Langsung Ambruk di Bawah 8.000 Setelah Moody's Turunkan Outlook Rating
-
BEI Naikkan Batas Minimum Free Float Jadi 15 Persen Mulai Maret 2026
-
Smelter Nikel MMP Matangkan Sistem Jelang Operasi Penuh
-
Dorong Wisatawan Lokal, Desa Wisata Tebara Raup Rp1,4 Miliar
-
OJK Restrukturisasi Kredit 237 Ribu Korban Bencana Sumatera
-
Moodys Pertahankan Rating Indonesia di Baa2, BI Tegaskan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat
-
OJK Bentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal
-
Moody's Turunkan Outlook Peringkat Indonesia ke Negatif
-
BCA Wanti-wanti Gen Z: Hati-hati Beli Rumah Pakai KPR