Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla tampak memimpin Rapat Terbatas mengenai hukuman kejahatan seksual terhadap anak di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/5/2016). [Antara/Yudhi Mahatma]
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas untuk membahas evaluasi kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (23/8/2016) siang. Dalam rapat Jokowi menekankan percepatan pelayanan publik, khususnya perizinan di sektor investasi.
"Yang utamanya di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang sudah berjalan hampir lebih dari satu tahun. Kalau kita melihat data investasi dibanding 2014, 2015 naik kurang lebih 17,8 persen, tetapi apapun PTSP yang ada di BKPM harus dievaluasi untuk perbaikan-perbaikan. Pembenahan-pembenahan, utamanya dalam kecepatan pelayanan investasi agar lebih baik lagi," kata Jokowi.
Kepala Negara menambahkan PTSP bukan cuma loket, melainkan untuk membuat pelayanan berlangsung cepat. Itu sebabnya, Presiden memerintahkan jajaran agar jangan mempersulit perizinan.
"Saya minta sekali lagi kepada seluruh kementerian, lembaga-lembaga penerbit perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal mulai diberikan. Kepala BKPM mulai tarik saja agar kecepatan ini lebih cepat lagi sehingga investor nggak perlu berkeliling di setiap kementerian," ujar dia.
Jokowi minta PTSP betul-betul memberikan pelayanan yang cepat, terpadu, dan terintegrasi. Jokowi mengingatkan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan adalah dari investasi.
"Oleh sebab itu semuanya harus dilihat dan harus ada standarisasi pelayanan investasi yang betul-betul bersinergi dan terkoordinasi antara pusat dan daerah. Saya harapkan agar terus monitoring, pengawalan terhadap proses-proses investasi ini benar-benar dilakukan, diidentifikasi, dicarikan solusi sehingga tidak ada lagi kata investor kesulitan proses pembuatan perizinan," tutur dia.
"Yang utamanya di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang sudah berjalan hampir lebih dari satu tahun. Kalau kita melihat data investasi dibanding 2014, 2015 naik kurang lebih 17,8 persen, tetapi apapun PTSP yang ada di BKPM harus dievaluasi untuk perbaikan-perbaikan. Pembenahan-pembenahan, utamanya dalam kecepatan pelayanan investasi agar lebih baik lagi," kata Jokowi.
Kepala Negara menambahkan PTSP bukan cuma loket, melainkan untuk membuat pelayanan berlangsung cepat. Itu sebabnya, Presiden memerintahkan jajaran agar jangan mempersulit perizinan.
"Saya minta sekali lagi kepada seluruh kementerian, lembaga-lembaga penerbit perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal mulai diberikan. Kepala BKPM mulai tarik saja agar kecepatan ini lebih cepat lagi sehingga investor nggak perlu berkeliling di setiap kementerian," ujar dia.
Jokowi minta PTSP betul-betul memberikan pelayanan yang cepat, terpadu, dan terintegrasi. Jokowi mengingatkan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan adalah dari investasi.
"Oleh sebab itu semuanya harus dilihat dan harus ada standarisasi pelayanan investasi yang betul-betul bersinergi dan terkoordinasi antara pusat dan daerah. Saya harapkan agar terus monitoring, pengawalan terhadap proses-proses investasi ini benar-benar dilakukan, diidentifikasi, dicarikan solusi sehingga tidak ada lagi kata investor kesulitan proses pembuatan perizinan," tutur dia.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Menunda Pensiun Bukan Pilihan: 6 Alasan Pentingnya Memulai Sejak Dini
-
Beli Saham di Usia 15 Tahun, Timothy Ronald Jadikan Investasi Self Reward
-
Purbaya Klaim Investor Asing Makin Banyak Tanam Modal ke Indonesia, Ini Buktinya
-
SMGR Raih Skor 94,79 dari Keterbukaan Informasi
-
Peran PU Berubah, Kini Tak Hanya Bangun Proyek Infrastruktur
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok