Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla tampak memimpin Rapat Terbatas mengenai hukuman kejahatan seksual terhadap anak di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/5/2016). [Antara/Yudhi Mahatma]
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas untuk membahas evaluasi kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (23/8/2016) siang. Dalam rapat Jokowi menekankan percepatan pelayanan publik, khususnya perizinan di sektor investasi.
"Yang utamanya di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang sudah berjalan hampir lebih dari satu tahun. Kalau kita melihat data investasi dibanding 2014, 2015 naik kurang lebih 17,8 persen, tetapi apapun PTSP yang ada di BKPM harus dievaluasi untuk perbaikan-perbaikan. Pembenahan-pembenahan, utamanya dalam kecepatan pelayanan investasi agar lebih baik lagi," kata Jokowi.
Kepala Negara menambahkan PTSP bukan cuma loket, melainkan untuk membuat pelayanan berlangsung cepat. Itu sebabnya, Presiden memerintahkan jajaran agar jangan mempersulit perizinan.
"Saya minta sekali lagi kepada seluruh kementerian, lembaga-lembaga penerbit perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal mulai diberikan. Kepala BKPM mulai tarik saja agar kecepatan ini lebih cepat lagi sehingga investor nggak perlu berkeliling di setiap kementerian," ujar dia.
Jokowi minta PTSP betul-betul memberikan pelayanan yang cepat, terpadu, dan terintegrasi. Jokowi mengingatkan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan adalah dari investasi.
"Oleh sebab itu semuanya harus dilihat dan harus ada standarisasi pelayanan investasi yang betul-betul bersinergi dan terkoordinasi antara pusat dan daerah. Saya harapkan agar terus monitoring, pengawalan terhadap proses-proses investasi ini benar-benar dilakukan, diidentifikasi, dicarikan solusi sehingga tidak ada lagi kata investor kesulitan proses pembuatan perizinan," tutur dia.
"Yang utamanya di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang sudah berjalan hampir lebih dari satu tahun. Kalau kita melihat data investasi dibanding 2014, 2015 naik kurang lebih 17,8 persen, tetapi apapun PTSP yang ada di BKPM harus dievaluasi untuk perbaikan-perbaikan. Pembenahan-pembenahan, utamanya dalam kecepatan pelayanan investasi agar lebih baik lagi," kata Jokowi.
Kepala Negara menambahkan PTSP bukan cuma loket, melainkan untuk membuat pelayanan berlangsung cepat. Itu sebabnya, Presiden memerintahkan jajaran agar jangan mempersulit perizinan.
"Saya minta sekali lagi kepada seluruh kementerian, lembaga-lembaga penerbit perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal mulai diberikan. Kepala BKPM mulai tarik saja agar kecepatan ini lebih cepat lagi sehingga investor nggak perlu berkeliling di setiap kementerian," ujar dia.
Jokowi minta PTSP betul-betul memberikan pelayanan yang cepat, terpadu, dan terintegrasi. Jokowi mengingatkan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan adalah dari investasi.
"Oleh sebab itu semuanya harus dilihat dan harus ada standarisasi pelayanan investasi yang betul-betul bersinergi dan terkoordinasi antara pusat dan daerah. Saya harapkan agar terus monitoring, pengawalan terhadap proses-proses investasi ini benar-benar dilakukan, diidentifikasi, dicarikan solusi sehingga tidak ada lagi kata investor kesulitan proses pembuatan perizinan," tutur dia.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Bahlil Sedang Urus Tata Administrasi, Tambang Emas Martabe Mau di Nasionalisasi?
-
Moody's Tebar Peringatan Dini buat Prabowo: Kebijakan Ugal-ugalan!
-
BPS Sebut Investasi Tumbuh Dua Digit di 2025, Ini Penyebabnya
-
Ekonom PEPS: Kriminalisasi Sengketa Bisnis Hambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
-
Pandu Sjahrir Beberkan Mekanisme Danantara Investasi di Pasar Saham
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Siapkan Alat Berat, Kementerian PU Bantu Tangani Jalan Provinsi di Gayo Lues
-
Kementerian PU Uji Coba Pengaliran Air di Daerah Irigasi Jambo Aye
-
Holding Mitra Mikro Perluas Inklusi Keuangan Lewat 430 Ribu Agen BRILink Mekaar
-
IHSG dan Rupiah Rontok Gara-gara Moody's, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
-
Purbaya Rotasi Pegawai Pajak usai OTT KPK, Kali Ketiga dalam Sebulan
-
Mendag Ungkap Harga CPO Hingga Batu Bara Anjlok di 2025
-
Meski Transaksi Digital Masif, BCA Tetap Gas Tambah Kantor Cabang
-
Belanja di Korsel Masih Bisa Bayar Pakai QRIS Hingga April 2026
-
Transaksi Digital Melesat, BCA Perketat Sistem Anti-Penipuan
-
BRI Perkuat CSR Lewat Aksi Bersih-Bersih Pantai Dukung Gerakan Indonesia ASRI