Inklusi Keuangan Harus Dimulai Dari Sertifikasi Tanah

Pemerintah bertekad meningkatkan Indeks Keuangan Inklusif yang pada 2014 baru mencapai 36 persen menjadi 75 persen pada 2019. Posisi Indonesia memang sedikit lebih baik dari Filipina dan Vietnam yang baru mencapai 31 persen, tapi masih kalah dengan India (53 persen), Thailand (78 persen), dan Malaysia (81 persen).

“Ini memang target yang cukup ambisius,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), Jumat (9/9/2016) di Jakarta. Hadir dalam rakor antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad.

Untuk mencapai target 75 persen pada 2019 itu, pemerintah menetapkan 5 (lima) pilar sebagai penyangga SNKI. Yang pertama adalah edukasi keuangan yang melibatkan OJK, pemerintah dan BI. Kedua, hak properti masyarakat (public property rights). “Paling utama dari pilar ini adalah sertifikasi tanah rakyat dengan backbone Kementerian ATR/BPN,” ujar Darmin.

Pilar ketiga adalah fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan yang akan lebih banyak dijalankan OJK. Keempat, layanan keuangan pada sektor pemerintah. Di sini, bantuan sosial akan dikembangkan melalui keuangan inklusif. Transformasi subsidi dari pemerintah juga akan masuk melalui pilar ini dengan backbone Kementerian Sosial dan BI. Pilar terakhir berkaitan dengan perlindungan konsumen melalui kerjasama OJK, BI, dan pemerintah.

“Ada satu lagi yang tidak muncul secara eksplisit di sini, yakni e-commerce, yang akan fokus pada pengembangan start-up dan UKM,” tambah Darmin.

Untuk merealisasikan target dalam SNKI itu, Menko Darmin menekankan perlunya pembentukan kelompok kerja (working group), action plan serta time frame yang jelas. “Desain program ini harus segera dirampungkan kemudian dilaksanakan secara jelas, efektif dan efisien,” tegasnya.

Masalah penting dalam SNKI salah satunya adalah kepemilikan sertifikat tanah. “Keuangan inklusif memang harus dimulai dari program sertifikasi tanah. Ini memang pekerjaan luar biasa besar. Karena dengan adanya sertifikat tanah, perbankan akan lebih leluasa dan mudah memberikan kredit kepada rakyat. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) nantinya juga harus lebih menyasar ke kalangan produsen kecil. Sedangkan untuk kalangan pedagang kita batasi, kecuali fintech dan e-commerce,” tambah Darmin. Menurut Darmin, sertifikasi tanah secara nasional baru mencapai sekitar 50 persen.

Menanggapi soal itu, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menyatakan sedang menyusun sistem pertanahan secara digital. “Pemerintah memiliki anggaran Rp 40 triliun yang tersebar di berbagai K/L untuk pengembangan IT. Ditambah USO (Universal Service Obligation) dari Kemenkominfo yang sebesar Rp 2 triliun per tahun, program ini akan bisa terlaksana,” kata Sofyan sembari menambahkan pihaknya sedang mempersiapkan pencetakan dua ribu tenaga juru ukur non-PNS untuk mempercepat program sertifikasi tanah. “Kita akan mulai dengan Jakarta, Surabaya, dan Batam hingga mencapai 100% pada 2017,” tambahnya.

Sedangkan Menkominfo Rudiantara menyatakan optimistik pemerintah bisa mencapai target peningkatan Indeks Keuangan Inklusif dengan membangun infrastruktur telekomunikasi di seluruh Nusantara hingga 2019. “Kalau untuk Jawa, Bali, dan Lombok infrastrukturnya akan selesai akhir tahun ini,” kata Rudiantara.

Optimisme serupa disampaikan Gubernur BI Agus Marto yang menyatakan penyaluran berbagai program bantuan sosial dalam bentuk transaksi non-tunai sangat bisa dilaksanakan. “Model yang dikembangkan Menteri Sosial dan perbankan ini efektif karena sederhana dan bersifat non tunai, di samping berjalan secara inter-operate dan inter-connected. Kita hanya perlu koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sudah memiliki roadmap melakukan terobosan ini,” ujarnya.

Menteri Sosial Khofifah menandaskan program penyaluran bantuan sosial ini bahkan sudah berjalan di 17 kota dengan membagikan kartu plus buku tabungan kepada sekitar 665 ribu orang. “Dari biaya transfer saja, kita bisa menghemat sekitar Rp 122 miliar,” kata Khofifah.

Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad menggarisbawahi pentingnya melakukan pendekatan hybrida untuk memperluas inklusi keuangan. “Yang terjadi sekarang adalah persaingan antara telco dengan perbankan. Karena itu perlu ada sebuah kebijakan yang clear bagi semua pihak,” katanya.