Pihak Coca Cola menegaskan bahwa Coca-Cola Indonesia (CCI) selalu bekerja sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. CCI terus bekerja untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan transparan sesuai dengan hukum. Pandangan ini dikemukakan Humas CCI, Gitta Suryoputro menanggapi langkah Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat yang melakukan peletakan sita jaminan Pabrik Konsentrat PT Coca-Cola Indonesia di Jalan Raya Bogor KM38 sesuai dengan surat permohonan bantuan Pengadilan Negeri Manado tertanggal 6 September 2016.
“CCI terus bekerja untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan transparan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia,” kata Gitta dalam keterangan tertulis di Depok, Jawa Barat, Rabu (5/10/2016).
Gitta juga menegaskan walau pihak CCI tetap menghormati Pengadilan Negeri Manado, CCI percaya bahwa keputusan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan pabrik CCI adalah tidak perlu. Pasalnya, CCI tidak pernah bermaksud untuk menggelapkan aset miliknya.
“Bahkan pemasangan plakat penyitaan bukanlah tindakan yang disyaratkan secara hukum terhadap peletakan sita jaminan,” ujar Gitta.
Menurut Gitta penempatan sita jaminan atas aset dalam suatu perkara perdata merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berlangsung. Sita jaminan, sambung Gitta, hanya berarti bahwa aset tidak bisa dipindahtangankan dan tidak dapat dibebankan.
“Namun jelas bahwa sita jaminan atas tanah dan bangunan tidak akan mengganggu kegiatan operasional, yang akan terus berjalan sebagaimana mestinya selama masa proses hukum berjalan,” pungkasnya.
Diketahui, sita jaminan ini telah dilakukan pada hari Selasa (27/9) sesuai dengan perintah Ketua Pengadilan Negeri Depok berdasarkan surat penetapan tertanggal 26 September 2016 dengan Nomor: 01/Pen.Pdt/Del. CB/2016/PN.Dpk jo Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.Mnd.
Penyitaan itu untuk memenuhi bantuan Ketua Pengadilan Negeri Manado tertanggal 6 September 2016 dengan Nomor: W19-U1/1522/HK.01/X/2016 untuk melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah sebagaimana yang ada dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 00216/Kelurahan Cilangkap seluas 53.375 meter persegi berikut bangunan pabrik dan Kantor Coca-Cola Indonesia di Jalan Raya Bogor KM 38 Depok, Jawa Barat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 24 September 2025: Kesempatan Dapat Packs, Coin, dan Player OVR 111
- Apa Kabar Janji 50 Juta Per RT di Malang ?
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Harga Emas Antam Naik Lagi Didorong Geopolitik: Waktunya Akumulasi?
-
Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden
-
BPJS Ketenagakerjaan-Perbarindo Tandatangani MoU, Berikan Perlindungan Jaminan Sosial Pegawai
-
Investor Asing Guyur Dana Rp 583,10 miliar ke Pasar Modal, IHSG Menghijau Selama Sepekan
-
Setelah Tak Naik, Pekerja-Pengusaha Ingin Menkeu Purbaya Moratorium Cukai Rokok 3 Tahun
-
Pemerintah Gandeng Modal Ventura Buka Akses Pendanaan Seluas-luasnya ke UMKM Jakarta
-
ESDM Sebut Ada SPBU Swasta yang BBM-nya Akan Kosong, Belum Sepakat dengan Pertamina?
-
Simulasi Cicilan Apple iPhone 17 Pakai PayLater
-
Pertamina Mulai Pasok BBM ke Vivo, Stok Bakal Mulai Normal?
-
Purbaya Tantang Balik Rocky Gerung: Kalau Ekonomi Tumbuh 5-6 Persen, Harus Minta Maaf ke Saya