53 Persen Penduduk Indonesia Bermukim di Perkotaan

Delegasi Indonesia hadir dalam konferensi UN Habitat III terkait permukiman dan perkotaan yang dimulai kemarin, Senin (17/10/2016) di Quito, Ibukota Ekuador, hingga (20/10/2016).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Basuki Hadimuljono yang menjadi pimpinan delegasi Indonesia mengatakan tantangan pembangunan permukiman dan perkotaan saat ini dan ke depan di Indonesia akan semakin berat mengingat tingkat dan laju urbanisasi yang tinggi. “Saat ini tidak kurang dari 53 persen penduduk Indonesia bermukim di kawasan perkotaan, sedangkan kawasan perdesaan terus mengalami perkembangan dan sebagian telah beralih menjadi kota,” kata Menteri Basuki di Quito, Senin (17/10/2016).

Menteri Basuki menambahkan kehadiran delegasi Indonesia di Quito dalam rangka mengawal draft New Urban Agenda (NUA) atau Agenda Baru Perkotaan. Indonesia berperan aktif sejak awal perumusan NUA, termasuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Preparatory Committee Meeting 3 di Surabaya tanggal 25 hingga 27 Juli 2016 lalu, yang dihadiri oleh 142 negara sebagai ajang perundingan terakhir dan menghasilkan Surabaya Draft sebelum NUA diadopsi oleh seluruh negara peserta UN Habitat Conference III di Quito saat ini.

“Dalam New Urban Agenda ini kita sadar bahwa urbanisasi adalah keniscayaan tetapi harus dikendalikan dengan perencanaan dan metoda pembiayaan pembangunan permukiman dan perkotaan berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan di setiap kota,” jelasnya.

Indonesia berkepentingan dengan penyelenggaraan UN Habitat III ini karena NUA menentukan arah kebijakan dan program pembangunan permukiman dan perkotaan 20 tahun ke depan di Indonesia, yakni menciptakan kota yang inklusif, produktif, berdaya tahan, hijau, cerdas sesuai dengan berbagai kriteria dan konsep-konsep kota berkelanjutan.

Disamping Menteri Basuki, turut menjadi anggota delegasi Indonesia antara lain Duta Besar/Wakil Tetap Republik Indonesia (RI) untuk PBB Dian Triansyah Djani, Duta Besar RI untuk Ekuador Diennaryati Tjokrosuprihatono, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial dan Budaya Lana Winayanti, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, dan Deputi Regional Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Arifin Rudiyanto.

Konferensi selama 4 hari ini diikuti setidaknya oleh 50,000 delegasi dan partisipan dari 140 negara, diantaranya 11 Presiden, ratusan Menteri dan pejabat tinggi pemerintahan, 200 Walikota dari seluruh dunia, unsur akademisi, perwakilan LSM, swasta, serta para remaja yang akan mengadopsi New Urban Agenda sebagai platform dan panduan universal yang berorientasi aksi nyata untuk pembangunan permukiman dan perkotaan 20 tahun ke depan dalam menciptakan kota yang adil dan berkelanjutan.

Sementara itu Dian Triansyah Djani mengatakan Indonesia aktif memberikan kontribusi dalam membentuk standar norma-norma baru pembangunan permukiman dan perkotaan.

“Selain itu, Indonesia pun aktif dan siap untuk membagi kisah sukses pembangunan permukiman dan perkotaan di Indonesia kepada berbagai negara lain di dunia, misalkan dalam peningkatan akses air bersih dan sanitasi, pengentasan kekumuhan dan kemiskinan perkotaan, pembangunan perumahan, dan lainnya,” terangnya.

Dalam konferensi ini, Indonesia berharap bahwa partisipasi Indonesia dapat membawa berbagai perkembangan positif dalam pembangunan permukiman dan perkotaan yang lebih berkualitas melalui berbagai skema kerjasama internasional yang memberikan keuntungan nyata bagi Indonesia.