Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita serta Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia Steven Ciobo sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan sapi antara Indonesia-Australia. Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan bilateral Kepala BKPM, Menteri Perdagangan RI serta Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia di Australia, Minggu (6/11/2016).
Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tertulis pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Indonesia-Australia sepakat untuk meningkatkan stok sapi di Indonesia sebagai upaya untuk menstabilkan harga daging sapi dalam negeri.
Kepala BKPM menyampaikan antusiasme pemerintah Australia untuk menjajaki beberapa wilayah perkembangbiakan sapi di Indonesia, salah satunya Nusa Tenggara Timur. Selain perkembangbiakan sapi, kedua pihak juga akan eksplorasi lebih jauh untuk mengadakan kerjasama di komoditi lain, seperti gula.
“Australia ingin kerja sama ini tidak sebatas pada impor sapi saja, tapi juga bisa merambah ke sektor penanaman modal terutama untuk pengembangbiakan sapi di Indonesia, sehingga selain meningkatnya investasi, secara signifikan kita dapat mengurangi permasalahan stok daging sapi dalam negeri,” jelas Tom dalam keterangan kepada pers, Jumat (11/11/2016).
Kepala BKPM menambahkan bahwa kerangka perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IA-CEPA) selain mencakup kerjasama terkait daging atau sapi, juga jasa lainnya seperti pariwisata, kesehatan, pelatihan tenaga kerja dan lain-lain. “Kami perluas kerjasama ini, selain daging sapi dan komoditi, kami juga ingin membantu perkembangan 10 prioritas destinasi pariwisata,” lanjutnya.
Realisasi dari kerangka perjanjian tersebut adalah adanya penggabungan modal dari Cina, Hongkong, Jepang atau Korea, dengan teknologi dan keahlian dari Australia dalam pengolaaan kawasan pariwisata di Indonesia. Hal tersebut membutuhkan dukungan tenaga kerja terampil di bidang pariwisata yang cukup besar. Tahap selanjutnya akan dibicarakan peluang dan kemudahan bagi para pekerja asal Indonesia untuk dilatih dan bekerja di Australia dalam skema Working and Holiday Visa.
“Dari gagasan tersebut, selain 10 prioritas destinasi pariwisata, diharapkan dapat memberikan banyak peluang bagi para pekerja di Indonesia,” ungkap Tom.
Terkait beberapa kesepakatan tersebut, Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia Steven Ciobo menyambut baik hal tersebut dan akan membicarakan langkah selanjutnya.
Dari data BKPM, realisasi investasi dari Australia periode Januari-September 2016 mencapai USD 145,6 juta terdiri dari 542 proyek. Posisi tersebut menempatkan Australia di peringkat 16 teratas dari sumber investasi yang masuk ke Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM