Indonesia mendapat apresiasi tinggi dari perwakilan dan delegasi negara, lembaga swadaya masyarakat serta perkumpulan masyarakat sipil sebagai pemimpin dalam penguatan dimensi kelautan dan perikanan dalam agenda perubahan iklim global. Apresiasi tersebut dari acara Membangun Ketangguhan untuk Adaptasi Perubahan Iklim bagi Negara kepulauan dan Negara Kepulauan Kecil Berkembang (Building Resilience for Climate Change Adaptation in Archipelagic and Small Island Developing States) sebagai acara resmi Sesi 22 Konferensi Para Pihak Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Konvensi Perubahan Iklim (the 22nd session of Convention of Parties, the United Nations Framework on the Climate Change Convention/UNFCCC) pada tanggal 11 November 2016 di Marrakesh, Maroko.
Acara yang dihadiri oleh lebih 150 peserta ini diselenggarakan bersama dengan Global Ocean Forum and World Ocean Network. Acara ini merupakan forum untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan pembelajaran dari para pengambil kebijakan dan praktisi untuk membangun dan memperkuat kapasitas ketangguhan bagi negara kepulauan dan pulau-pulau kecil negara berkembang (Small Island Developing States/SIDS) dalam menghadapi dampak perubahan iklim, terutama untuk sektor kelautan dan perikanan.
Acara ini dihadiri oleh panelis yang terdiri dari menteri, duta besar dan pejabat senior, yaitu H.E. Mr. Abdullahi Majeed, Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Energi, Maladewa; H.E. Mr Ronald Jumeau, Duta Besar untuk Perubahan Iklim dan SIDS, Republik Seychelles dan Dr. Biliana cicin-Sain, Presiden Global Ocean Forum. Dalam kegiatan ini juga dilanjutkan dengan sesi yang berisikan perkembangan terkini untuk isu Kelautan dan perubahan iklim dari Dr Emily Pidgeon, Conservation International, Mr Gerald Miles, Wakil Presiden/Global Development, Rare dan Mr Manuel Cira, World Ocean Network. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Maroko Endang Dwi Syarief Syamsuri.
Dr Achmad Poernomo, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan dan Utusan Khusus Perubahan Iklim dalam sambutannya atas nama menteri mengatakan bahwa: "peran laut dalam mengendalikan iklim serta mengatasi dampak perubahan iklim global sangat penting". Lebih lanjut, Achmad menekankan bahwa Perjanjian Paris mengakui pentingnya laut dalam bagain Pembukaannya dan dalam bagian Integrasi Ekosistem. "Pengakuan ini memberikan dasar untuk pemahaman yang lebih komprehensif untuk menanggulangi dampak dari perubahan iklim dan membangun ketangguhan terutama untuk negara kepulauan dan negara pulau-pulau kecil berkembang," kata Poernomo dalam keterangan resmi, Selasa (15/11/2016).
Selain itu, Dr. Poernomo menyoroti bahwa Indonesia berkomitmen menerapkan pendekatan berbasis ekosistem dalam mengelola ekosistem pesisir dan laut serta daratan, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan ketangguhan iklim dengan melindungi dan memulihkan peran penting ekosistem terestrial, pesisir dan laut.
Menteri Majeed dan Duta Besar Jumeau menyampaikan penghargaan atas kepemimpinan Indonesia pada membawa dan pengarusutamaan laut ke dalam proses negosiasi perubahan iklim. Indonesia selalu dianggap “big brother” dalam isu Kelautan khususnya setelah membawa hasil World Ocean Conference (WOC) yang digelar di Manado tahun 2009. Mereka sepakat bahwa negara kepulauan dan SIDS, menghadapi ancaman serius dari dampak negatif perubahan iklim karena kondisi geografinya yang dikelilingi oleh laut dan bentang alam yang rentan terancam kenaikan permukaan laut, pengasaman laut dan meningkatnya suhu perairan laut. "Ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi risiko perubahan iklim seperti banjir, kenaikan permukaan laut, dan pengasaman laut bagi negara kepulauan dan SIDS. Untuk itu, diperlukan respon kolektif akan dampak negatif perubahan iklim," ujar Jumeau.
Achmad dalam sambutannya mengajak para delegasi untuk menyatukan langkah dan kekuatan untuk menghadapi pilihan sulit dalam masa depan bangsa dan mempertahankan mata pencaharian di negara kepulauan dan SIDS. Semua panel dalam acara sepakat melihat adaptasi adalah hal yang mendesak dalam memastikan kelangsungan hidup dan mitigasi adalah masalah jangka panjang strategis.
Para panel dalam kegiatan menyimpulkan perlunya kemitraan global untuk mempromosikan kerjasama yang lebih erat di antara negara-negara tentang perubahan iklim yang meliputi peningkatan kapasitas, berbagi pengetahuan dan pengalaman serta memperkuat kerjasama internasional. Hal ini sangat strategis untuk menjaga momentum Perjanjian Paris yang telah menggarisbawahi pentingnya laut dan memastikannya dalam agenda perubahan iklim UNFCCC dan agenda global lainnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Harga Naik Tidak Wajar, BEI Gembok Satu Emiten Asal Surabaya
-
Harga Emas Antam, Galeri 24 dan UBS Hari Ini Naik! Update Segera di Pegadaian
-
Pefindo Catatkan Rating AAA Untuk Stabilitas Finansial Peruri
-
Perbandingan Harga BBM Indonesia dengan Negara Lain di Asia Tenggara
-
AS Mau Keluar dari Iran, Wall Street Langsung Meroket
-
Tak Hanya Kejar Cuan, Emiten TAPG Kerek Kualitas Hidup Masyarakat Sekitar Operasional
-
BEI Resmi Ubah Aturan Free Float, Emiten Wajib Tingkatkan Porsi Saham Publik Bertahap
-
AS Mau Angkat Kaki dari Iran, Harga Minyak Dunia Meluncur 2,5%
-
Mendagri Tito Minta Pemda Efisiensi Anggaran Daerah, Wajib Lapor Tiap 2 Bulan
-
Wajib ke Kantor! Ini Daftar Jabatan dan Unit ASN Daerah yang Tidak Boleh WFH