Suara.com - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menyatakan, organisasi pekerja yang dipimpinnya tak akan ikut mogok kerja nasional sebagaimana organisasi pekerja yang lain. Sebagamana informasi yang berkembang, muncul seruan mogok kerja nasional pada 2 Desember 2016 mendatang berbarengan dengan rencana unjuk rasa bela Islam.
“Kami memandang aksi 2 Desember sudah bergeser ke isu politik dan ras. Banyak pihak yang terindikasi sengaja ‘menggoreng’ isu tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,” kata Ristadi sebagaimana dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu, (27/11/2016).
“Seluruh angota KSPN akan tetap bekerja seperti biasa dan tidak terprovokasi," tambahnya.
Ia menilai, sesuai dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, mogok kerja dilakukan apabila terjadi gagalnya perundingan dengan pengusaha. Dalam konteks ini sama sekali tidak ada kejadian tersebut. Terkait dengan perjuangan menuntut kenaikan upah, KSPN akan memperjuangkannya melalui struktur dan skala upah, sebagai wujud riil upah layak.
Sebagai oranisasi yang beranggotakan 200 ribu pekerja, lanjut Ristadi, KSPN mendukung nilai-nilai solidaritas dan persatuan. Namun jika bersatu melakukan unjuk rasa namun membawa kepentingan masing-masing, hal ini rentan konflik. Rerencana aksi 2 Desember mengusung isu utama soal dugaan penistaan agama, sedangkan buruh mengusung isu pengupahan. Tak ada jaminan jika isu dugaan penistaan agama dikabulkan oleh pemerintah, tuntutan pengupahan juga dikabulkan.
“Dan tak ada jaminan kelompok masyarakat lain akan tetap bertahan mendukung jika isu pengupahan belum dikabulkan,” tegas Ristadi.
Menanggapapi sikap KSPN, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengapreseiasi sikap tersebut. Menurutnya, hal itu menunjukkan kematangan serikat pekerja yang konsisten pada perjuangan isu ketenagakerjaan, serta jeli dalam merespon isu yang lain.
“Kalau pekerja mau unjuk rasa, silakan saja. Pertanyaannya, mengapa harus bareng dengan unjuk rasa yang lain, yang sudah jelas isunya berbeda,” kata Hanif.
Sebelumnya, terkait rencana aksi 2 Desember, Menteri dari PKB ini menghimbau agar serikat pekerja fokus pada perjuangannya, serta tidak terjebak pada isu politik yang sedang menghangat, yang justru akan merugikan perjuangan buruh. Sebaliknya, Menaker menghimbau semua pihak, termasuk serikat buruh, seyogyanya ikut menebarkan kesejukan, ketenangan dan kerukunan.
Baca Juga: Tanda Sejahtera, Jabar Tawarkan Buruhnya Tinggal di Apartemen
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Harga Emas Global Anjlok Parah, Apa Penyebabnya?
-
Harga Semen Naik Terus di Tengah Volume Lesu, Prospek Laba Raksasa Saham Tertekan?
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pengusaha: Kami Butuh Kepastian Regulasi
-
Vale Pastikan Proyek Nikel Morowali Hasilkan Manfaat Sosial Nyata
-
Properti Kawasan Pendidikan Melonjak, Hunian Vertikal Tawarkan Investasi Dengan Return Menarik
-
Pasar Seni Bermain 2025: Ruang Kolaborasi Seni, Game Lokal, dan Inovasi Industri Kreatif
-
TEI 2025: Punya 7 Sertifikasi, Permen Jahe Produksi Binaan LPEI Ini Berjaya di Amerika
-
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah, Diisi Airlangga hingga Purbaya
-
BRI Salurkan Dana Rp55 Triliun untuk UMKM, Perkuat Likuiditas dan Ekonomi Nasional
-
Ribut-ribut Dana Pemda Ngendon di Bank, Mantu Jokowi Hingga KDM Tunjuk Menkeu Purbaya