Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Jumat (9/12/2016) ditutup naik sebesar 4 poin atau 0,08 persen ke level 5.308 setelah bergerak di antara 5.284-5.308. Sebanyak 137 saham naik, 157 saham turun, 103 saham tidak bergerak. Investor bertransaksi Rp 7.895 triliun. Di pasar reguler, investor asing membukukan transaksi jual bersih (net sell) Rp 80 miliar.
Pasar Amerika ditutup di rekor tinggi pada hari Jumat, seiring ketiga indeks utama mencetak pekan terbaik semenjak pilpres AS. Dari data ekonomi, sentimen konsumen untuk bulan Desember menyentuh level tertinggi sejak Januari 2015 dan suplai grosir bulan Oktober menunjukkan penurunan sebesar 0.4 persen. Investor akan menantikan pertemuan Federal Reserve pekan depan, di mana bank sentral diperkirakan akan mengumumkan pengetatan kebijakan moneter.
"Dow Jones naik sekitar 140 poin menjelang penutupan, dipimpin penguatan saham saham 3M dan Apple. Nasdaq menguat sekitar 0.5 persen, seiring rally saham Apple sebesar lebih dari 1.5 persen. S&P 500 menguat sebesar 0.6 persen, dipimpin oleh saham sektor konsumen dan kesehatan," kata Direktur PT Investa Saran Mandiri, Hans Kwee, Selasa (13/12/2016).
Pasar Eropa berakhir di zona hijau pada hari Jumat , Mario Draghi menyatakan akan memperpanjang durasi program pembelian obligasi, dengan pemangkasan jumlah pembelian tiap bulannya. Pernyataan Draghi ini dinilai sebagian investor sebagai potensi tapering oleh pihak ECB dengan FTSE naik 0,33 persen ke level 6,954. "DAX menguat 0,22 persen ke level 11,203 dan CAC menguat 0,60 persen ke level 4,764," ujar Hans.
Pelaksanaan paket kebijakan ekonomi dan kemudahan berusaha di dalam negeri masih terhambat sejumlah aturan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Satgas Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi terhadap 181 aturan, masih ada 31 aturan yang menghambat pelaksanaan paket sehingga perlu direvisi. Menurut Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika, aturan-aturan tersebut antara lain; Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Menteri PUPR No. 3 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing dan Peraraturan Menteri Pertanian No. 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perizinan Badan Usaha Perkebunan. Rudi mengatakan, evaluasi ke-31 aturan tersebut diperlukan karena aturan izin usaha yang terdapat dalam aturan-aturan tersebut justru memperumit proses izin.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
Terkini
-
Trump Lontarkan Sinyal Damai dengan Iran saat Cadangan Minyak AS Merosot Tajam
-
BSI Tunjuk Bos Besar MUI jadi Komisaris, Dulu Pernah Kritik Prabowo Agar Keluar dari BoP
-
OJK Bongkar Penipuan di Tren Event Olahraga, Ini Modusnya
-
Banjir Impor Baja Murah asal China, Krakatau Osaka Steel Resmi Umumkan Kebangkrutan
-
Apa Itu Ekspedisi Patriot (TEP)? Program Pemerintah dengan Fasilitas Beasiswa Jepang
-
Harga Pangan Hari Ini: Bawang hingga Cabai Kompak Naik, Beras dan Minyak Goreng Ikut Terkerek
-
Era Bakar Uang Berakhir! Kini Fintech RI Masuk Fase Jaga Kandang dan Akuntabilitas
-
Rupiah Ambyar, Pengamat: RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Juru Selamat
-
Trump Hentikan Sementara Pengawalan di Selat Hormuz, Harga Minyak Melemah
-
Hati-hati! Pinjol Ilegal Masih Marak, Incar Puluhan Ribu Korban