Menteri Keungan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada periode III tax amnesty pemerintah akan lebih fokus kepada kalangan profesional atau kaum sektor formal untuk ikut serta dalam mensukseskan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang akan berakhir pada Maret 2017 mendatang.
Pasalnya, berdasarkan hasil evaluasi penerapan program pengampunan pajak yang sudah berjalan tujuh bulan ini, WP profesional atau WP disektor formal memiliki potensi yang sangat besar untuk mensukseskan program yang hanya tersisa tiga bulan ini.
"Kami lakukan berdasarkan data yang kita miliki di 2016 dan 2017. Segmen mana yang harus dilakukan juga berdasarkan kemampuan untuk mengenerate penerimaan pajak, karena di 2017 kita membutuhkan pajak yang cukup besar. Nah, kalangan profesional dan sektor formal memiliki andil yang besar dalam penerimaan negara secara langsung. Ini yang akan menjadi fokus kita,” kata Ani di kantor Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (16/1/2017).
Sri Mulyani mengakui ada kesulitan untuk menghitung besaran pajak penghasilan dari kalangan profesional. Hal itu didasari tidak adanya aturan berupa penetapan penghasilan bagi kalangan profesional.Hanya saja, kata dia, hal tersebut tidak akan menjadi kendala yang berarti.
" Untuk segmen kegiatan yang memang formal dan selama ini potensinya masih kecil, apakah dari pertambangan, perikanan atau kegiatan ekonomi berdasarkan struktur produksinya. Kita akan coba melakukan itu.Akan ada strategi untuk menghitungnya. Yang penting mereka mau dulu berpartisipasi,” katanya.
Selain kalangan profesional, dalam periode III ini, UMKM masih menjadi fokus pemerintah dalam program pengampunan pajak. hal tersebut lantaran, kalangan UMKM memiliki potensi pajak yang besar sehingga bisa membantu pemerintah dalam mensukseskan program pengampunan pajak kali ini. Tetapi dalam periode III, UMKM tidak menjadi fokus utama.
“UMKM tetap menjadi fokus kami, sejak awal kan seperti itu. Tapi kami juga fokus ke kalangan profesional. Karena kan yang UMKM ini tebusannya flat sampai masa akhir periode tax amnesty,” ungkapnya.
Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Ngebet Sukseskan Tax Amnesty
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Fakta-Fakta Demo Timor Leste: Tekanan Ekonomi, Terinspirasi Gerakan Warga Indonesia?
-
Alasan Eks Menteri Sebut DJP 'Berburu Pajak di Kebun Binatang': Masalah Administrasi Serius
-
Nama Pegawai BRI Selalu Dalam Doa, Meski Wajahnya Telah Lupa
-
Pemerintah Siapkan 'Karpet Merah' untuk Pulangkan Dolar WNI yang Parkir di Luar Negeri
-
Spesifikasi E6900H dan Wheel Loader L980HEV SDLG Indonesia
-
Kartu Debit Jago Syariah Kian Populer di Luar Negeri, Transaksi Terus Tumbuh
-
BRI Dukung JJC Rumah Jahit, UMKM Perempuan dengan Omzet Miliaran Rupiah
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Bahlil 'Sentil' Pertamina: Pelayanan dan Kualitas BBM Harus Di-upgrade, Jangan Kalah dari Swasta!
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina