Optimisme rakyat Indonesia akan menjadikan kondisi perekonomian negara menjadi semakin baik. Hal tersebut berulang kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan. Optimisme yang dimaksud tentunya dibarengi dengan kerja ekstra keras dan terobosan-terobosan baru yang dihasilkan guna menuju ke arah yang lebih baik.
Maka itulah Kepala Negara selalu menekankan hal itu kepada jajarannya. Tak terkecuali dengan Kementerian Perdagangan yang pada Selasa hingga Rabu (21-22/2/2017) melaksanakan rapat kerja dengan tema "Tata Perdagangan untuk Gerakkan Ekonomi Domestik dan Tingkatkan Ekspor". Adapun rapat kerja tersebut secara resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara kemarin pagi.
Kepada jajaran di Kementerian Perdagangan tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya meningkatkan pelayanan dan meninggalkan cara-cara kerja lama yang tidak produktif. Apalagi jika kita hendak mewujudkan visi besar menyongsong seratus tahun kemerdekaan dengan menuju Indonesia Emas 2045.
"Kebiasaan-kebiasaan seperti itu harus kita hilangkan. Kita menuju pada optimisme 2045, harus diubah semuanya. Perubahan itu dimulai dari kita, mulai dari pejabat-pejabat kita," kata Presiden Jokowi.
Sebagai upaya untuk memulai mewujudkan visi besar tersebut, sejumlah arahan diberikan Kepala Negara kepada Kementerian Perdagangan dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi. Ketersediaan stok bahan pangan dalam negeri merupakan hal yang pertama kali disinggung oleh Presiden.
Menurutnya, ketersediaan stok bahan pangan yang mencukupi kebutuhan masyarakat amat menentukan stabilitas harga di pasar.
Maka itu, informasi aktual mengenai ketersediaan stok disebut oleh Presiden amat krusial. Ia pun meminta Kementerian Perdagangan untuk beralih menuju dunia digital dengan mengembangkan aplikasi yang dapat memantau harga bahan pangan hingga ke daerah-daerah.
"Aplikasi harus bisa menginformasikan dari pasar-pasar yang ada di daerah sampai ke pusat. Segera bangun sistem itu sehingga stok itu selalu kita lihat. Kalau ada gejolak, satu atau dua bulan sebelumnya bisa kita prediksi dan antisipasi," ujar Presiden.
Baca Juga: Ancaman Freeport, Jokowi Tak Komentar, Levelnya Menteri ESDM
Harga bahan pangan yang melambung tinggi memang tidak semata disebabkan hanya karena ketersediaan stok bahan pangan yang tidak mencukupi. Sebab, selama ini banyak disinyalir adanya rantai distribusi pangan yang tidak efisien. Inilah yang Kepala Negara minta untuk diperhatikan betul. Dalam kondisi seperti inilah para pemangku jabatan harus hadir menyelesaikan masalah.
"Di harga petani misalnya Rp5 ribu, di pasaran Rp15 ribu. Pasti ada yang tidak benar distribusinya kalau seperti itu. Ini yang mulai dilihat detail. Kementerian Perdagangan harus mengerti siapa pemain-pemain distribusi yang ada di tengah ini, berapa mata rantainya? Kalau sudah banyak sekali ya biayanya habis di situ, rakyat yang malah membayar," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Guncangan Ekonomi Imbas Perang Belum Reda, BI Waspada Dampaknya Pada Masyarakat
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun di Pertengahan Juni 2026, Naik 23,4%
-
Pakar Sorot Masalah RAPBN 2027: Anggaran K/L Tercekik Demi Program Prioritas
-
Kejar Transaksi Ritel, CIMB Niaga Terus Pepet Kalangan Gen Z
-
Kebun Sawit PTPN Dijarah, Negara Rugi Rp62,6 Miliar
-
Pasokan Aman, Bahlil Sebut Jangan Salahkan Batu Bara, Itu Teknis PLN
-
Indonesia dan Italia Sepakat Kerja Sama Pengembangan Kapal Angkatan Laut
-
Perum Bulog Hadir di Penas Petani Nelayan 2026 Gorontalo untuk Wujudkan Swasembada Pangan
-
Gaji Rp14 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi Bebas Pajak! Simak Aturan Terbarunya
-
Usut Kasus Kredit Fiktif Rp15,47 Miliar, OJK Sita 41 Properti Terkait BPRS Gebu Prima Medan