Maraknya berita hoax yang bertebaran membuat pemerintah bereaksi. Namun, niatan pemerintah untuk menangkal peredaran hoax lewat pemberlakuan sertifikasi digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menuai pertanyaan dari sejumlah kalangan masyarakat
Pakar Digital Marketing dan Media Sosial, Anthony Leong menyatakan kurang sependapat dengan adanya pemberlakuan sertifikat digital. Pemberlakuan sertifikasi tersebut terkesan kebijakan yang tak ada arahnya. Maka tak heran, ia masih mempertanyakan ada motif apa dibalik kebijakan pemerintah tersebut.
“Emang dasarnya apa lakukan sertifikasi digital? Emang bisa digadai? Tak ada jaminan hoax bisa langsung hilang dengan sertifikasi begini," sindir Anthony di Jakarta saat dihubungi, Kamis (23/2/2017).
Menurutnya, akar persoalan dalam menangkal peredaran berita hoax itu sebenarnya tak cukup hanya lewat sertifikasi digital semata. Melainkan yang lebih diutamakan sebenarnya adalah kesadaran dan etika masing-masing serta bersikap rasional dalam menerima suatu berita.
“Ya, yang namanya hoax bisa saja dimana-mana. Tapi, meredam hoax itu upaya kolektif bersama untuk bersama-sama menggelorakan semangat kesadaran dan beretika serta bersikap rasional terhadap menerima berita. Intinya edukasi yang kita condongkan, bukan mau bermain sosial media juga banyak batasan dari pemerintah," ungkapnya.
Menurut Anthony peraturan yang semakin rumit ke depannya akan membatasi kreativitas anak muda. Ia menyatakan disatu sisi Presiden Jokowi ingin memperbanyak pelaku startup tapi jika regulasinya banyak aturan akan sangat memperhambat.
“Ide kreatif anak muda datang dari mana saja. Social media menjadi sarana ampuh untuk orang menjadi pengusaha. Anak muda bisa konversi platform social media menjadi peluang bisnis yang bermanfaat. Artinya, bila kehidupan internet terlalu diatur, maka akan mengancam atau menghambat industri kreatif, startup dan digital," papar Anthony yang juga alumni Universitas Indonesia.
Dirinya cukup mengapresiasi langkah pemerintah untuk peduli terhadap upaya pemberantasan berita hoax. Hanya saja pemerintah harus lebih bijak dan mengedepankan rasionalitas agar tak kontraproduktif. Alih-alih memberantas hoax, justru masyarakat yang ada kian dibuat bingung.
“Pemerintah harusnya lebih bijak dan mengedepankan rasionalitas dalam membuat kebijakan. Terlalu banyaknya aturan penggunaan media sosial bisa-bisa membuat orang kian bingung dan meredam kreatifitas serta menganggu kebebasan berekspresi. Lagian masyarakat yang kritis sudah rasional kok dalam meng-konsumsi berita. Pemerintah sebaiknya terfokus pada kerjasama dengan sejumlah platform untuk memfilter berita hoax," tutup Anthony.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Investor Migas Makin Percaya Indonesia, Proyek Bukit Panjang Masuk Tahap Fabrikasi
-
Bahlil Ungkap 5.700 Desa Masih Gelap, Pemerintah Gelontorkan Rp10,3 Triliun untuk Listrik Desa
-
Kabar Baik Pencari Kerja! Kemnaker Buka Pelatihan Gratis untuk 20.000 Peserta, Daftar hingga 9 Juli
-
Masuk Fortune Southeast Asia 500 2026, Hutama Karya Perkuat Kiprah sebagai BUMN Konstruksi Terkemuka
-
Beralih ke Jargas Hemat Biaya Energi hingga 33 Persen, Pemerintah Tambah 160 Ribu Sambungan Baru
-
Tahun Emas ke-50, Darya-Varia Berkinerja Tangguh dan Komitmen pada Pertumbuhan Berkelanjutan
-
Pasokan Batubara PLTU Jawa Mulai Pulih, PLN Kini Kejar Perbaikan Dua Pembangkit
-
Bulog Buka Suara soal Dugaan Korupsi Beras Wamena, Pastikan Distribusi Pangan Tetap Aman dan Stabil
-
Kabar Baik bagi MBR! Menteri PKP Pastikan Bunga KPR FLPP Tetap 5 Persen, Meski BI Rate Naik
-
Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN