Ratusan pegawai PT Freeport Indonesia menggelar aksi di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Jakarta, Selasa (7/3/2017).
Berdasarkan pengamatan Antara, masa berkumpul di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta sejak pukul 10.00 WIB. Lalu lintas di jalan Medan Merdeka Selatan ke arah MH. Thamrin sedikit tersendat.
Ratusan pegawai Freeport menuntut kejelasan nasib mereka atas polemik antara PT Freeport dengan pemerintah Indonesia terkait kelanjutan izin ekspor.
Salah satu spanduk yang diusung peserta aksi bertuliskan dukungan terhadap Kontrak Karya (KK) Freeport, bukan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) seperti yang diwajibkan pemerintah agar tetap bisa ekspor konsentrat.
"Kontrak Karya Harga Mati, Kami Hanya Mau Freeport", salah satu pesan dalam spanduk yang ditempelkan di pagar KESDM.
Namun terdapat pula pesan yang menyuarakan dukungan Presiden Joko Widodo. Koordinator Aksi Ari Mandesi mengatakan bahwa karyawan Freeport atau masyarakat Papua tetap mendukung Presiden dan menjaga keutuhan NKRI.
Tapi mereka juga meminta kejelasan nasib atas ancaman PHK dari PT Freeport Indonesia. Ari menjelaskan bahwa sudah banyak masyarakat Papua yang bekerja di Freeport dirumahkan setelah keluarnya PP nomor 1 tahun 2017.
"Kalau anda sekarang pergi ke Freeport, sekarang sudah sepi, kalau pun ada yang bekerja, kawan kami harap-harap cemas akan mendapatkan surat PHK. Yang kami minta adalah kejelasan nasib kami, janganlah jadi korban atas polemik yang terjadi," kata Ari.
Hingga berita ini diturunkan, peserta masih menggelar aksi di depan KESDM dengan memakai atribut khas adat masyarakat Papua. (Antara)
Baca Juga: Banyak Langgar Aturan, KK Freeport Pasca 2021 Sebaiknya Distop
Berita Terkait
-
Banyak Langgar Aturan, KK Freeport Pasca 2021 Sebaiknya Distop
-
Sikap PT Freeport Indonesia Ibarat "Air Susu Dibalas Air Tuba"
-
Konsorsium BUMN Tambang Diminta Bangun Smelter Bagi Freeport
-
LPMAK Klaim Freeport Jadi Penggerak Roda Ekonomi Mimika
-
Pemuda Suku Amungme Minta Keberadaan Freeport Tak Dihambat
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M
-
Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun
-
5 Tahun Holding UMi: Lebih Mudah, Dekat dan Berdampak untuk Nasabah PNM Mekaar
-
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027
-
Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80
-
Bahlil Stop Ekspor Batu Bara Usai PLN Kekurangan Pasokan
-
Sandiaga Uno Suntik Modal MUTU, Pasar Karbon RI Jadi Incaran
-
Jasa Marga Tingkatkan Komitmen Pengelolaan Green Toll Road dan Transformasi Rest Area Berkelanjutan
-
LPS Naikkan Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah, Kini Tembus 3,75%
-
Toko Online Wajib Punya NIB, Termasuk Penjual Barang Bekas: Ini Ketentuannya