Krisis Freeport Membuat Industri Perbankan di Mimika Cemas

Kalangan perbankan di Timika mengkhawatirkan efek domino atau dampak lanjutan krisis perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia terhadap kondisi perekonomian di Kabupaten Mimika dan Papua pada umumnya.

Pejabat Sementara Kepala Bank Papua Cabang Timika Joko Suparyono di Timika, Papua Barat, Selasa (7/3/2017), mengatakan, keberadaan PT Freeport selama ini memiliki dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Mimika, Papua Barat, termasuk kalangan perbankan setempat.

Jika krisis Freeport terus berlanjut dan semakin banyak karyawan yang di-PHK maka hal itu memicu krisis ekonomi di wilayah Mimika.

"Kami tentu berharap perundingan antara pemerintah dengan pihak Freeport bisa mencapai titik temu. Jika Freeport menyetujui opsi-opsi yang ditawarkan pemerintah, tentu ke depannya pembangunan Papua akan lebih baik. Tapi kalau tidak ada titik temu, permasalahan ini akan bertambah panjang dan berdampak luas terhadap perekonomian di Mimika. Tentu yang paling terkena imbasnya adalah perbankan," kata Joko.

Sebagai langkah antisipasi mencegah terjadinya krisis yang lebih besar, sejak 20 Februari 2017 Bank Papua menghentikan penyaluran kredit kepada karyawan PT Freeport dan sejumlah perusahaan yang mengelola aset Freeport.

Penghentian penyaluran kredit itu berlaku untuk seluruh kantor cabang pembantu dan unit Bank Papua di wilayah Mimika, termasuk di area Freeport seperti Tembagapura, Kuala Kencana dan Portsite Amamapare.

Hingga kini total karyawan Freeport yang menjadi nasabah Bank Papua sekitar 3.000 orang, dengan total kredit yang disalurkan mencapai Rp500 miliar.

"Kalau terjadi PHK massal, tentu ini akan berisiko menjadi masalah bagi kami di perbankan. Yang paling resah tentu karyawan sendiri. Karena kalau tidak lagi memiliki pekerjaan tetap, darimana mereka bisa membiayai kebutuhan hidup keluarga dan mengembalikan angsuran kredit," kata Joko.

Dari 32 ribu karyawan yang bekerja di area PT Freeport (termasuk karyawan perusahaan-perusahaan kontraktor), diketahui bahwa mereka memiliki pinjaman atau kredit pada sejumlah bank seperti Bank Papua, Bank Mandiri, CMB Niaga, BRI. Sebagian lagi menjadi nasabah Bank Mega, Bank Danamon dan BNI.

Baca Juga: Buruh Freeport Tuntut Jokowi Akhiri Polemik dengan Freeport

Sementara itu Kepala BRI Cabang Timika Muhammad Jusuf mengatakan total nilai pinjaman karyawan PT Freeport Indonesia dan karyawan perusahaan-perusahaan subkontraktornya mencapai sekitar Rp70 miliar.

Berdasarkan data yang diterima BRI, sebagian debitor yang memiliki pinjaman/kredit di BRI Timika sudah dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Menyikapi kondisi itu, BRI Timika melakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan tempat para karyawan tersebut bekerja.

Meski mereka telah dirumahkan atau di-PHK, karyawan yang memiliki tanggungan kredit di BRI diminta untuk tetap melunasi kewajibannya.

BRI Timika juga diketahui memberikan kredit usaha kepada 30 pengusaha di Timika dengan total nilai kredit yang dikucurkan sebesar Rp101 miliar.

Hingga awal Maret 2017, total karyawan Freeport dan perusahaan-perusahaan subkontraktornya yang telah dirumahkan dan di-PHK sudah hampir mencapai sekitar 2.000-an orang.

Informasi yang dihimpun di Timika, dalam pekan ini terdapat ratusan karyawan yang ikut menyusul dirumahkan dan di-PHK yaitu karyawan PT Freeport, PT Pontil, PT RUC dan PT Redpath. (Antara)