Silaturahmi antara Presiden dan Wakil Presiden dengan Pimpinan Lembaga Negara menunjukkan adanya semangat kebersamaan, semangat semangat persatuan dan semangat menjalin komunikasi yang baik. “Semangatnya adalah kita ingin membangun sebuah kebersamaan, ingin membangun rasa optimisme terhadap seluruh program-program yang telah dan yang akan dilakukan oleh pemerintah,” ujar Presiden Joko Widodo kepada para jurnalis usai pertemuan Silaturahmi dengan Pimpinan Lembaga Negara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/3/2017).
Dalam konferensi pers tersebut, Presiden menjelaskan bahwa hal utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kebijakan pemerataan ekonomi yang berkaitan dengan kesenjangan sosial ekonomi yang ada. “Kita tindaklanjuti dengan redistribusi aset dan reforma agraria yang kita harapkan akan mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat,” ucap Presiden.
Untuk itu, pemerintah akan memulainya dengan membagikan konsesi-konsesi kepada rakyat, tanah adat, koperasi, pondok pesantren. “Dan juga mempercepat pembagian sertifikat-sertifikat kepada masyarakat yang belum memiliki sehingga nantinya rakyat bisa memiliki collateral, memiliki agunan dalam rangka bisa mengakses permodalan ke perbankan,” kata Presiden.
Mengenai total lahan yang akan dibagikan, Presiden menjelaskan bahwa lahan yang telah siap dibagikan sebesar 21,7 juta hektare. “Yang jelas saat ini telah siap di Kementerian Kehutanan 12,7 juta hektare, kemudian di Kementerian BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang) ada kurang lebih 9 juta hektare,” ucap Presiden.
Dalam pengantar pada pertemuan silaturahmi tersebut, Presiden mengingatkan pentingnya persatuan dan kebersamaan menghadapi tantangan bangsa ke depan. "Persatuan, kesatuan dan kebersamaan sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan kebangsaan, tantangan global dan ketidakpastian yang semakin berat yang kita rasakan selama ini maupun tantangan-tantangan ke depan," ujar Presiden Joko Widodo.
Turut hadir mendampingi Presiden, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sementara itu, para ketua lembaga negara yang hadir, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Mohammad Saleh, Ketua MA Hatta Ali dan Ketua BPK Harry Azhar Azis.
Berita Terkait
-
Jokowi Minta SDM Sektor Industri di Jawa Timur Diperkuat
-
Jokowi: Perhatikan Nasib Petani Saat Mengatasi Efek Tembakau
-
Kumpulkan Elite Lembaga Negara, Jokowi Bantah Bahas Korupsi e-KTP
-
Presiden Jokowi Promosikan 4 Sektor Utama ke Chaebol Korsel
-
17 Dubes Baru RI, Mulai dari Mantan Gubernur hingga Eks Menteri
Terpopuler
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM