Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama 17 pemerintah kabupaten/kota di dua provinsi yakni Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara berkomitmen menjaga ekosistem dan kelestarian perairan Teluk Bone. Hal tersebut dibahas dalam Pertemuan Nasional Kerjasama Ekonomi dan Konservasi Sumber Daya Laut - Pesisir di Kawasan Teluk Bone 2017, yang juga dihadiri oleh 17 Bupati/walikota di kawasan Teluk Bone tersebut.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan keindahan Teluk Bone yang dapat menumbuhkan roda perekonomian daerah, jangan sampai rusak ekosistemnya. "Saya ingin berpesan kepada seluruh kepala daerah yang ada di kawasan Teluk Bone, seluruh walikota dan bupati jangan sampai lengah mengawasi perairan Teluk Bone", ujar Menteri Susi saat membuka acara tersebut di Hotel Sutan Raja, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Selasa (21/3/2017).
Lebih lanjut, Menteri Susi mengatakan, dalam era pembangunan industri saat ini, seperti pertambangan maupun perkebunan yang berada di kawasan Teluk Bone, sebaiknya tidak menghilangkan ciri khas budaya dan pergerakkan ekonomi masyarakat yang berada di wilayah sekitar Teluk Bone, terutama Sulawesi Tenggara.
"Saya melihat hegemoni yang terjadi. Apabila pemerintah daerah setempat tidak mendukung ekonomi masyarakat, maka masyarakat akan terpinggirkan. Apalagi jika dikuasai oleh korporasi. Maka masyarakat nanti akan jadi penonton saja. Karena yang kita inginkan adalah hidupnya ekonomi masyarakat," paparnya.
Sebelumnya, Menteri Susi menilai Teluk Bone merupakan salah satu wilayah terlindung, jauh dari gempuran ombak samudera, yang menjadikan beraneka ragam ikan tinggal berlama-lama di dalamnya. "Yang pasti ikan-ikan akan senang transit disitu. Saya melihat Sulawesi, salah satu motor Indonesia dalam pertumbuhan PDB-nya", jelasnya.
Diharapkan, dengan adanya kerjasama kota/kabupaten lintas provinsi ini dapat mempertahankan kekuatan ekonomi masyarakat lokal. "Jangan sampai ekonomi globalisasi mengubah produsen jadi konsumen. Sekarang Indonesia harus menjadi titik tolak dari ekonomi regional", tandasnya.
Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatangan nota kesepahaman antara Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dengan PT Perikanan Nusantara (Perinus) dengan 17 Bupati/Walikota sekawasan Teluk Bone dalam rangka pengelolaan kawasan Teluk Bone.
Baca Juga: 17 Kapal Asing Pencuri Ikan Kembali Ditangkap oleh KKP
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
IHSG Cetak Rekor Pekan Ini, Investor Asing Banjiri Pasar Modal Indonesia
-
Cara Hemat Rp 10 Juta dalam 3 Bulan untuk Persiapan Bonus Natal dan Tahun Baru!
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Beda Jenjang Karier Guru PNS dan PPPK, Apakah Sama-sama Bisa Naik Jabatan?
-
Menkeu Purbaya Yakin Rupiah Menguat Selasa Depan
-
Pertamina Luruskan 3 Kabar Bohong Viral Akhir Pekan Ini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa