Transaksi Keuangan Pemerintah Butuh Sistem Akuntansi Handal

Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI), Dr. Maliki Heru Santosa, MBA., Ak., CA., CRMA., FCMA., CGMA., QIA., Cert.IPSAS mengatakan, akuntansi semakin dimengerti dan dipahami sebagai kebutuhan masyarakat yang semakin maju. Menurutnya, akuntansi “hidup” di tengah masyarakat dan mendapat perhatian besar pada saat ini, termasuk juga pada sektor pemerintahan.

Menurutnya, perkembangan kondisi lingkungan, transaksi keuangan pemerintahan, kompleksitas organisasi, dan beragam kegiatan pemerintahan membutuhkan sistem akuntansi yang dapat menunjang fungsi akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan.

Dalam akuntansi pemerintahan, kata dia, keuangan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi. Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintahan untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain untuk melaksanakan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan terhadap peraturan perundangan, efisiensi, efektivitas dan ekonomis.

"Akuntansi memberi kontribusi pada tata kelola pemerintahan yang baik”, kata Heru pada Konferensi Regional Akuntansi (KRA) IV yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur di Universitas Negeri Surabaya, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/4/2017).

Heru yang juga auditor utama di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai, penerapan akuntansi berbasis akrual secara khusus pada transaksi kerugian negara, dana transfer dan utang pemerintahan yang dilakukan secara efektif dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan negara/daerah yang akuntabel dan transparan.

"Pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik harus ditunjang dengan penyediaan sumber daya manusia akuntan yang banyak dan handal di pemerintahan," kata Heru.