Asisten Administrasi dan Umum Pemprov Jawa Timur, DR. Ir. Abdul Hamid mengatakan, akuntansi dapat dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan akuntabilitas dalam tata kelola dan riset Pemprov Jawa Timur. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan good corporate governance wajib diterapkan sebagai perwujudan akuntabilitas. Skema pembiayaan riset yang diadakan atas dasar kerjasama Pemprov Jawa Timur dan para dosen dari berbagai perguruan tinggi, harus dikelola secara akuntabel, jangan sampai tertangkap tangan karena penyalahgunaan dana hibah riset.
“Dosen sebagai modal SDM dan kaum intelektual dituntut untuk bisa melakukan riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan penerapan teknologi untuk pengembangan infrastruktur,” kata Hamid dalam Konferensi Regional Akuntansi (KRA) IV di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/4/2017).
Hamid menjelaskan, tema pembangunan 2018 yang dicanangkan oleh Pemprov Jawa Timur adalah memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Rancangan RKPD 2018 adalah memacu pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan industri, perdagangan, efektivitas dan efisiensi pembiayaan pembangunan di Jawa Timur. Hal ini diwujudkan dalam jangka pendek dengan beberapa cara. Pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui; pangan, UMKM, industri manufaktur.
“Berikutnya, mempercepat realisasi ijin prinsip, sehingga investasi dipertahankan, serta pasar ASEAN dan pasar non tradisional,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Hamid, posisi Provinsi Jawa Timur sangat strategis, karena merupakan provinsi yang berpengaruh terhadap perekonomian daerah lain di Indonesia. Berdasarkan data resmi, sambung dia, tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 1.855,04 triliun, tumbuh 5,55 persen dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,44 persen. Produk Domestik Bruto (PDB) Rp. 12.406,80 triliun dengan share 14,95.Maka, tidak salah kalau Provinsi Jawa Timur sebagai center of grafity, karena juga memiliki luas wilayah 47.152 km2. Jumlah penduduk (data BPS 2016) 39.075.079 orang, kepadatan penduduk 807 jiwa/km2. Mayoritas penduduk beragama muslim (97,80 persen). Jumlah kabupaten dan kota 38, dengan 665 kecamatan dan 8.501 desa/kelurahan. Laju pertumbuhan penduduk 0,610, total fertility rate 1,946 dan Rasio perbandingan jenis kelamin 97,03.
“Posisi yang sangat strategis itulah yang diharapkan akan mampu mewujudkan iklim investasi untuk memperlancar pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” tukas Hamid.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
Terkini
-
Emas Antam Hari Ini Harganya Lebih Murah, Dipatok Rp 2,85 Juta/Gram
-
IHSG Langsung Ambruk di Bawah 8.000 Setelah Moody's Turunkan Outlook Rating
-
BEI Naikkan Batas Minimum Free Float Jadi 15 Persen Mulai Maret 2026
-
Smelter Nikel MMP Matangkan Sistem Jelang Operasi Penuh
-
Dorong Wisatawan Lokal, Desa Wisata Tebara Raup Rp1,4 Miliar
-
OJK Restrukturisasi Kredit 237 Ribu Korban Bencana Sumatera
-
Moodys Pertahankan Rating Indonesia di Baa2, BI Tegaskan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat
-
OJK Bentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal
-
Moody's Turunkan Outlook Peringkat Indonesia ke Negatif
-
BCA Wanti-wanti Gen Z: Hati-hati Beli Rumah Pakai KPR