Suara.com - Pemerintah tengah menghadapi kendala dalam implementasi program sejuta rumah yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan mengalamai perlambatan.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan salah satu tantangan yang harus dihadapi yakni mahalnya harga tanah.
"Belum ada alokasi lahan khusus untuk perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Ini kita harapkan bisa dalam bentuk land banking," kata Lana dalam 'Property & Mortgage Summit 2017' di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat Selasa (16/5/2017).
Selain itu, kendala lain yang ditemui adalah jumlah tanah di Indonesia yang semakin menipis. Membuat pemerintah kesulitan mencari lahan untuk pembangunan program sejuta rumah ini.
Apalagi proses pembebasan dan sertifikasi tanah sangat rumit. Daya beli calon konsumen pun masih rendah. Hal ini membuat program sejuta rumah berjalan lamban.
"Proses penyesuaian atau akulturasi juga berjalan sangat lambat, terutama di lingkungan rusun, sehingga penghuni dan pengembang masih memerlukan mediasi," tuturnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program sejuta rumah, Lana mengaku, pemerintah telah mengeluarkan beberapa insentif. Kemudahan itu di antaranya dalam bentuk subsidi serta pembebasan pajak.
Ia berharap, dengan adanya insentif ini swasta mau ikut campu dalam pembangunan program sejuta rumah ini. Sehingga backlog di Indoneska bisa mengalami penurunan setiap tahunnya.
"Fasilitas seperti subsidi, likuiditas untuk perumahan, pembebasan pengenaan pajak nilai atau PPN, rusunami, dan juga prasarana untuk rumah sederhana tapak," katanya.
Baca Juga: Pemerintah Ungkap Alasan Program Rumah Murah Tidak DP 0 Persen
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Menteri PU Jelaskan Kasus Dugaan Korupsi di Dirjen SDA
-
Inovasi Baru PGTC 2026: Energy AdSport Challenge Jadi Wadah Mahasiswa Berprestasi Jalur Non-Akademis
-
BRI Consumer Expo Jakarta 2026 Hadir di JICC: Banjir Promo Hunian, Kendaraan, Sampai Tiket Pesawat
-
Harga Aspal Jadi Mahal Gegara Rupiah Lemah, Kementerian PU Ganti Pakai Beton
-
DPR Soroti PSN 1 Juta Hektare, Begini Katanya
-
PLN Sedang Selidiki Penyebab Mati Lampu di Sumatra Bagian Utara
-
GMFI Kejar Laba Bersih 35,1 Juta Dolar AS di 2026, Begini Strateginya
-
Kementerian PU Butuh Rp30 Triliun untuk Bereskan 136 Perlintasan Sebidang
-
BI Minta Publik Tak Borong Dolar, saat Masyarakat Ramai-ramai Timbun Valas di Bank
-
Sumatra Gelap Gulita, Ini Penjelasan PLN