Direktur Utama PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI), Bambang Herutomo, mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga tengah memproses pembentukan holding BUMN sektor pertahanan. Namun proses ini tidak dilakukan dengan terburu-buru.
"Kanena BUMN di sektor pertahanan ini memang tidak dituntut buru-buru segera mewujudkan holding seperti sektor pertambangan atau energi," kata Bambang usai seminar "Nuklir: Ancaman dan Manfaat" di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (17/5/2017).
Bambang mengakui sinergi antar BUMN yang bergerak di sektor yang sama juga tengah didorong. Termasuk BUMN strategis yang merupakan industri pertahanan. Tujuannya untuk memperkuat finansial maupun pengembangan bisnis.
"BUMN pertahanan yang nanti didorong holding antara lain PT Pindad (Persero), PT Dirgantara Indonesia/DI (Persero), PT DAHANA (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia/INTI (Persero), PT Len Industri (Persero) dan PT Industri Nuklir Indonesia/Inuki (Persero)," jelas Bambang.
Bambang mengatakan bahwa proses pembentukan holding BUMN pertahanan tidak dituntut harus cepat terwujud pada tahun ini. "Kita paling 2019 baru terwujud. Karena masih ada beberapa kesulitan mengingat core bisnis kita beda-beda," tutup Bambang.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan pembentukan holding BUMN di 6 sektor akan rampung pada tahun 2017.
Hal tersebut diungkapkan langsung di hadapan Presiden Joko Widodo pada saat acara Executive Leadership Program (ELP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Rini menyebutkan, holding BUMN di sektor tersebut adalah, Migas, Tambang, Perbankan dan Jasa Keuangan, Perumahan, Konstruksi dan Jalan Tol, serta Pangan.
Baca Juga: Inilah Sebab Bisnis Nuklir INUKI Belum Berkembang di Indonesia
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Dari Anak Tukang Becak, KUR BRI Bantu Slamet Bangun Usaha Gilingan hingga Bisa Beli Tanah dan Mobil
-
OJK Turun Tangan: Klaim Asuransi Kesehatan Dipangkas Jadi 5 Persen, Ini Aturannya
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Buat Tambahan Duit Perang, Putin Bakal Palak Pajak Buat Orang Kaya
-
Bank Mandiri Akan Salurkan Rp 55 Triliun Dana Pemerintah ke UMKM
-
Investasi Properti di Asia Pasifik Tumbuh, Negara-negara Ini Jadi Incaran
-
kumparan Green Initiative Conference 2025: Visi Ekonomi Hijau, Target Kemandirian Energi Indonesia
-
LHKPN Wali Kota Prabumulih Disorot, Tanah 1 Hektare Lebih Dihargai 40 Jutaan
-
Masyarakat Umum Boleh Ikut Serta, Pegadaian Media Awards Hadirkan Kategori Citizen Journalism
-
Zoomlion Raih Kontrak Rp4,5 Triliun