Inilah Sebab Industri Pertahanan RI Belum Diakui Dunia

Wakil Ketua Komisi I DPR TB. Hasanuddin setuju adanya audit teknologi industri pertahanan khususnya di PT. Dirgantara Indonesia dengan tujuan membangun ulang perusahaan tersebut agar lebih baik.

"Audit teknologi jangan sampai mematikan PT DI, melainkan untuk membangun ulang perusahaan tersebut agar lebih baik lagi," kata TB Hasanuddin dalam diskusi bertajuk "Penguatan Alutsista Melalui Transfer Teknologi" di Persroom DPR, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Dia mengatakan kritik yang dilontarkan kepada PT. DI harus semangat membangun perusahaan tersebut dalam industri pertahanan bukan malah mematikan.

Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie dalam diskusi tersebut mengatakan tidak adanya auditor teknologi yang mampu menjadi tolok ukur terhadap industri pertahanan Indonesia, menjadi penyebab utama terus berpolemiknya persoalan Alutsista di Indonesia.

Connie mencontohkan, tidak adanya Audit Teknologi terhadap PT Dirgantara Indonesia membuat setiap adanya penawaran kerja sama dari produsen alutsista selain Airbus kepada PT Dirgantara Indonesia, selalu dilihat sebelah mata.

"Tidak adanya Audit Teknologi, PT DI demi menjaga monopoli Airbus, selalu berlindung di balik wacana adanya upaya asing mematikan BUMN unggulan kita," ujar Connie.

Dia mengatakan Airbus sudah bekerja sama dengan PT DI selama 40 tahun tapi hingga hari ini kita tidak punya heli buatan Indonesia.

Connie membandingkan kerja sama Airbus dengan Republik Rakyat China yang sudah berlangsung 20 tahun, namun perusahaan penerbangan itu memberi transfer teknologi sebesar 100 persen.

Mantan Menteri Riset dan Teknologi AS. Hikam dalam pemaparannya menjelaskan bahwa dengan adanya Auditor Teknologi, industri pertahanan RI bisa benar-benar bersaing di kancah internasional.

Baca Juga: DPR Kritik PT Dirgantara Indonesia Belum Bisa Produksi Pesawat

Menurut Hikam, selama ini industri pertahanan RI seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Dahana, PT Pindad dan lainnya selalu mengklaim telah mencapai kemajuan.

"Namun masyarakat tidak ada akses dan tolak ukur yang dapat dijadikan pembanding dan penentu kewajaran. Jadi seolah kita diminta percaya saja pada klaim yang dipublikasikan," katanya.

Dia menilai kalau sekarang Indonesia mengklaim unggul, maka dunia tidak akan mengakuinya karena tidak ada tolak ukurnya. (Antara)