Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai kemampuan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor tambang untuk melakukan divestasi hingga 51 persen saham PT Freeport Indonesia belum cukup.
Yustinus memaparkan dari cadangan dan ekspektasi yang ada, nilai saham Freeport diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 triliun sehingga dibutuhkan saham sekitar Rp105 triliun untuk mengambil alih 51 persen saham.
"Aset Antam, Bukit Asam dan Timah tidak mencukupi untuk membeli. Kemampuan BUMN itu Rp50 triliun. Mereka tidak bisa melakukan pinjaman lebih tinggi karena peminjamnya juga tidak mau," kata Yustinus dalam diskusi di Jakarta, Senin (8/5/2017).
Ia memaparkan divestasi melalui holding tambang harus dilihat faktor kelayakan atau "feasibility" saham keempat perusahaan yang tergabung dalam holding, yakni PT Inalum, PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam dan PT Timah.
Dengan total piutang ketiga perusahaan di luar Inalum sebesar Rp11,86 triliun, sekuritisasi perusahaan tidak akan layak mendanai pembelian 51 persen saham PTFI.
Jika didukung oleh saham Bank BUMN, divestasi saham tidak boleh dilakukan karena akan melanggar aturan Bank Indonesia di mana bank tidak boleh berinvestasi di sektor lain, termasuk pertambangan.
Ia menjelaskan jika divestasi saham lainnya dilakukan melalui dana pengampunan pajak "Tax Amnesty" juga akan sulit direalisasikan karena dana repatriasi sebesar Rp145 triliun tidak mungkin dialokasikan hanya untuk membeli saham Freeport.
"Dana uang tebusan sekitar Rp135 triliun juga cukup sebenarnya, tetapi itu sudah habis untuk APBN 2016 karena kita defisit 3 persen. Dana repatriasi Rp145 triliun, kalau semua sepakat untuk digunakan itu mungkin, tetapi ini soal kepercayaan," kata dia.
Yustinus memandang jika holding tambang BUMN tidak mumpuni, pemerintah melalui Kementerian ESDM tidak bisa mengundang investor asing untuk melanjutkan kegiatan usaha Freeport.
Baca Juga: Ini Alasan BUMN Tambang Tak Usah Beli Saham Freeport Indonesia
"Kalau mau undang investor asing lagi, isunya sama saja. Hanya ganti pemain. Seolah kita punya pikiran lebih baik ganti orang daripada meneruskan investor yang sama," kata dia. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Luhut: Divestasi Saham Freeport 51 Persen ke RI Sudah Beres
-
Pengamat Peringatkan Negosiasi Kontrak Freeport Harus Transparan
-
Warga Papua Minta Dilibatkan Dalam Negosiasi Kontrak Freeport
-
Pengamat: Negara Harus Lebih Tinggi Dari Freeport Indonesia
-
Inilah 3 Poin Penting Jika Pemerintah Perpanjang Kontrak Freeport
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Menaker Mau Tekan Kesenjangan Upah Lewat Rentang Alpha, Solusi atau Masalah Baru?
-
Pati Singkong Bisa Jadi Solusi Penumpukan Sampah di TPA
-
BRI Terus Salurkan Bantuan Bencana di Sumatra, Jangkau Lebih dari 70.000 Masyarakat Terdampak
-
Laporan CPI: Transisi Energi Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Nelayan di Maluku
-
SPBU di Aceh Beroperasi Normal, BPH Migas: Tidak Ada Antrean BBM
-
Purbaya Gelar Sidang Debottlenecking Perdana Senin Depan, Selesaikan 4 Aduan Bisnis
-
Purbaya Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI: 5,2% di 2025, 5,4% pada 2026
-
Menaker Yassierli Klaim PP Pengupahan Baru Hasil Kompromi Terbaik: Belum Ada Penolakan Langsung
-
Purbaya Sentil Balik Bank Dunia soal Defisit APBN: Jangan Terlalu Percaya World Bank!
-
Bank Mandiri Dorong Akselerasi Inklusivitas, Perkuat Ekosistem Kerja dan Usaha Ramah Disabilitas