Pemerintah melalui Ditjen PSDKP KKP bekerja sama dengan TNI AL, Polri, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), setidaknya telah menangkap 367 kapal ilegal sepanjang tahun 2017, yang terdiri dari 199 Kapal Ikan Indonesia (KIA) dan 168 KIA. Adapun KIA yang tertangkap berasal dari negara-negara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand, Papua Nugini, Tiongkok, Nigeria, dan Belize.
Data per 7 Juli 2017 menunjukkan, tahun 2017, ada 191 kapal yang telah masuk proses hukum tindak pidana perikanan Ditjen PSDKP. Sebanyak 20 kapal siap ditenggelamkan melalui inkracht, sedangkan 171 lainnya masih dalam proses hukum dan berpotensi untuk ditenggelamkan.
Sepanjang tahun 2014 – 2017, Kapal Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP telah menangkap 454 kapal yang terdiri dari 142 KII dan 312 KIA.
Menanggapi berbagai temuan tersebut, Menteri Susi bertekad akan meningkatkan upaya pencegahan atau alert system agar kejahatan perikanan tak terus berulang. Salah satunya dengan mendorong Regional Fisheries Management Organization (RFMO) di seluruh dunia untuk aktif memantau kapal-kapalnya, dan melarang kapal pelaku IUU fishing kembali beroperasi di laut lepas.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap II 2026 Resmi Dibuka, Cek Jadwal dan Rinciannya
-
Pasokan Gas Murah Seret, Kemenperin Minta AGIT Dicabut demi Tak Ada PHK
-
DEN: Rupiah Melemah saat Kepercayaan pada Pemerintah Tergerus
-
Investor Ritel Kini Bisa Punya Analis Saham Berbasis AI
-
Putusan KPPU Denda 97 Pinjol Harus Batal, Dinilai Lampaui Kewenangan
-
Cara Bahlil Turunkan Harga LNG, Semua Pihak Dipaksa Efisiensi
-
Kisah 11 Tahun TUKU, Gaet UMKM dan Petani Lokal hingga Hadapi Berbagai Tantangan
-
Harga Gas Industri Turun untuk Cegah PHK, Bahlil: Instruksi Presiden Prabowo
-
Mentan Mau Ekspor Beras ke Singapura, Meski Harga di Indonesia Terus Naik
-
Program Pemerintah B50 Diyakini Tak Terhambat Pasokan CPO