Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia memiliki institusi keuangan syariah terbanyak di dunia. Namun, pasar perbankan syariah di Indonesia saat ini masih tergolong kecil dibandingkan negara-negara Islam lainnya.
Indonesia punya 34 bank syariah, 58 operator takaful atau asuransi syariah, tujuh modal ventura syariah, rumah gadai syariah, dan lebih dari 5000 lembaga keuangan mikro syariah, serta memiliki 23 juta pelanggan. Sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harusnya punya industri keuangan syariah yang tumbuh pesat.
"Tetapi masih banyak sekali peluang yang masih bisa kita manfaatkan karena pasarnya sangat besar. Akan tetapi pasar perbankan syariah pada tahun 2016 baru mencapai 5,3 persen, masih kecil sekali, baru 5,3 persen terhadap seluruh aset industri perbankan nasional kita," kata Jokowi dalam sambutannya di peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan peresmian pembukaan Silatnas Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
Dia menjelaskan, pasar perbankan syariah ini merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Ia tak mau pasar perbankan syariah dikuasi oleh negara lain.
"Ini peluang besar yang harus kita manfaatkan jangan sampai nantinya justru dimanfaatkan oleh negara lain, peluang ini," ujar dia.
Sementara itu, capaian yang diraih Indonesia pada pasar perbankan syariah ini masih berada jauh di bawah negara-negara lain. Bahkan, negara seperti Arab Saudi sudah mencapai 51,1 persen, Malaysia mencapai 23,8 persen, dan Uni Emirat Arab mencapai 19,6 persen.
"Sekali lagi di negara kita Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia, baru mencapai 5,3 persen masih kecil sekali. Sekali lagi, dengan modal kekuatan populasi umat Islam terbesar di dunia, sudah seharusnya dan sudah sepantasnya Indonesia menjadi terdepan, menjadi pemimpin dan menjadi pusat keuangan syariah dunia. Harusnya seperti itu,tapi ini belum kejadian," tutur dia.
Namun dia optimis jika industri keuangan syariah diperkuat, dan dikembangkan, maka akan dapat menjadi salah satu solusi utama dalam pembiayaan pembangunan di Tanah Air. Terutama pembangunan ekonomi umat, pembangunan infrastruktur, maupun mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial.
Baca Juga: Jokowi Buka Rapat Nasional Pengendalian Inflasi
"Kita harus bisa memanfaatkan dana-dana sosial keagamaan seperti dana zakat yang juga potensinya masih sangat besar sekali," tandas dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa
-
PLTP Ulumbu Jadi Studi Kasus Organisasi Internasional Sebagai Energi Listrik Ramah Lingkungan
-
Tinjau Tol PalembangBetung, Wapres Gibran Targetkan Fungsional Lebaran 2026
-
Harga Emas Antam Naik Lagi Didorong Geopolitik: Waktunya Akumulasi?
-
Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden
-
BPJS Ketenagakerjaan-Perbarindo Tandatangani MoU, Berikan Perlindungan Jaminan Sosial Pegawai
-
Investor Asing Guyur Dana Rp 583,10 miliar ke Pasar Modal, IHSG Menghijau Selama Sepekan
-
Setelah Tak Naik, Pekerja-Pengusaha Ingin Menkeu Purbaya Moratorium Cukai Rokok 3 Tahun