Suara.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai pemerintah harus berdiskusi dengan organisasi kemasyarakat untuk membahas penggunaan dan pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ormas itu dianggap sebagai 'perwakilan umat'.
"Itu dana umat. Pemerintah harus diskusi dengan perwakilan umat, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, itu saja," tutur Zulkifli di DPR, Jakarta, Senin (31/7/2017).
"Silakan, mereka yang mewakili umat. Apakah Muhammadiyah punya saran, atau NU punya saran. Kalau ada itu diikuti," tambah Ketua Umum PAN ini.
Mengenai regulasi penggunaan dana itu untuk pembangunan infrastruktur, menurut Zulkifli, pemerintah sudah memahami itu. Namun sebelum berbicara regulasi, ada baiknya ormas Islam tadi diajak berdiskusi.
"Saya rasa pemerintah patuh pada peraturan undang-undang. Yaitu, konsultasi yang mewakili umat," tambah dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berharap Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa mengelola keuangan secara baik dan menginvestasikan dana CJH untuk pembangunan. Keuntungan yang didapat dari investasi itu, juga bisa dipakai untuk menyubsidi biaya perjalanan haji.
"Dana yang ada bisa dikelola, diinvestasikan di tempat yang memberikan keuntungan yang baik, sehingga dari keuntungan itu nanti bisa dipakai untuk menyubsidi ongkos-ongkos, biaya-biaya. Sehingga nanti lebih turun, turun, turun terus," kata Presiden seusai melantik Badan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH di Istana Negara, Rabu (26/7).
Jokowi berharap, pengelolaan dana haji ini bisa mencontoh negara lain, seperti Malaysia juga melakukan hal tersebut dalam mengelola tabungan haji.
"Saya kira badan ini bisa melihat bagaimana negara lain, karena kita paling besar. Karena punya calon jemaah haji paling banyak. Kalau pengelolaan dilakukan dengan baik, saya kira akan memberikan keuntungan yang baik kepada siapa pun, terutama masyarakat yang akan pergi haji," katanya.
Baca Juga: DPR: Dana Haji untuk Proyek Infrastruktur Berpotensi Langgar UU
Berita Terkait
-
DPR: Dana Haji untuk Proyek Infrastruktur Berpotensi Langgar UU
-
Ketua MUI: Dana Haji Dipakai Pemerintah, Fatwanya Halal!
-
Soal Dana Haji, Jokowi: Hati-hati Ini Dana Umat, Bukan Pemerintah
-
Kemenag: Investasi Dana Haji Tak Perlu Izin ke Calon Jemaah
-
Jawaban 'Meneduhkan' Menag di Polemik Investasi Dana Haji
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
-
Surat Pemakzulan Gibran Tidak Mendapat Respons, Soenarko Curigai Demo Rusuh Upaya Pengalihan Isu
-
Respons Viral Setop 'Tot Tot Wuk Wuk', Gubernur Pramono: 'Saya Hampir Nggak Pernah Tat Tot Tat Tot'
-
Minta Daerah Juga Tingkatkan Kualitas SDM, Mendagri Tito: Jangan Hanya Andalkan Kekayaan Alam
-
Fakta atau Hoaks? Beredar Video Tuding Dedi Mulyadi Korupsi Bareng Menteri PKP
-
Terungkap! Ini Alasan KPK Masih Rahasiakan Jumlah Uang yang Dikembalikan Khalid Basalamah
-
Gantikan Posisi Noel, Afriansyah Noor Lebih Kaya, Punya Harta Rp 23,9 Miliar