Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fikri Fakih menilai pengelola dana haji belum transparan kepada para calon jamaah. Sebab itu, sebaiknya pemerintah jangan menggunakan dana haji untuk keperluan lain selama tidak ada persetujuan dari para calon jamaah haji.
Menurut anggota Komisi X DPR, dana haji tersebut selama disimpan di bank. Seharusnya, dengan sistem perbankan, dana tersebut memperoleh manfaat yang besar, entah berbentuk bunga atau bagi hasil. Kata dia, ini yang selama ini tidak sampaikan secara transparan pada para jamaah haji sebagai pemilik dana tersebut.
"Perbankan itu kan tetap menggunakan aturan perbankan. Artinya ketika dana itu masuk, diperhitungkan sesuai dengan peraturan perbankan ada manfaat dan sebagainya. Tapi selama ini kan tidak transparan," kata Fikri kepada Suara.com, Senin (31/7/2017).
Manfaat dana tersebut, lanjut Fikri, tidak pernah jelas kemana larinya. Sebab itu, ia berharap uang tersebut dijauhkan dari resiko yang ada. Sebab pemiliknya bukan negara, melainkan para calon jamaah haji.
Terkait dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk menggunakan dana haji membangun infrastruktur, sebaiknya dipikirkan dulu. Apalagi, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) baru dibentuk dengan tujuan agar pengelolaan dana haji tersebut tidak menuai masalah.
"Baru dibentuk BPKH ini. Belum banyak bekerja sudah ada order dari pemerintah. Ini belum apa-apa sudah dibebani. Saya kira ini nggak baik ya. Ini akan menjadi masalah lagi," ujar Fikri.
Ia juga khawatir, dengan dibolehkannya pemerintah menggunakan dana haji untuk keperluan negara, akan menjadi pintu untuk mengambil tabungan lain yang ada di perbankan dengan alasan keperluan negara.
"Kan masyarakat ini banyak yang nabung ya. Tidak hanya tabungan haji. Nanti ini dijadikan peluang karena melihat adanya potensi bisa menggunakan dana-dana yang ada di tabungan itu. Ini akan pasti akan bermasalah kalau tidak komunikasi dulu dengan pemilik uang," kata Fikri.
Baca Juga: PKS Perbolehkan Dana Haji Untuk Infrastruktur Dengan Syarat...
Tag
Berita Terkait
-
Bank Mandiri Kembangkan Kantor Wilayah Terintegrasi di Jawa Barat
-
PKS Perbolehkan Dana Haji Untuk Infrastruktur Dengan Syarat...
-
Pro Kontra Dana Haji untuk Investasi, Fatwa dan Undang-undangnya
-
Kementerian PUPR Bertanggungjawab Bangun Jalan dan Jembatan
-
Kementerian PUPR Tingkatkan Terus Layanan Irigasi Perdesaan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pengamat Bicara Nasib ASN Jika Kementerian BUMN Dibubarkan
-
Tak Hanya Sumber Listrik Hijau, Energi Panas Bumi Juga Bisa untuk Ketahanan Pangan
-
Jadi Harta Karun Energi RI, FUTR Kebut Proyek Panas Bumi di Baturaden
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
CORE Indonesia Lontarkan Kritik Pedas, Kebijakan Injeksi Rp200 T Purbaya Hanya Untungkan Orang Kaya
-
Cara Over Kredit Cicilan Rumah Bank BTN, Apa Saja Ketentuannya?
-
Kolaborasi dengan Pertamina, Pengamat: Solusi Negara Kendalikan Kuota BBM
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
Daftar Nama Menteri BUMN dari Masa ke Masa: Erick Thohir Geser Jadi Menpora
-
Stok BBM di SPBU Swasta Langka, Pakar: Jangan Tambah Kuota Impor, Rupiah Bisa Tertekan