Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fikri Fakih menilai pengelola dana haji belum transparan kepada para calon jamaah. Sebab itu, sebaiknya pemerintah jangan menggunakan dana haji untuk keperluan lain selama tidak ada persetujuan dari para calon jamaah haji.
Menurut anggota Komisi X DPR, dana haji tersebut selama disimpan di bank. Seharusnya, dengan sistem perbankan, dana tersebut memperoleh manfaat yang besar, entah berbentuk bunga atau bagi hasil. Kata dia, ini yang selama ini tidak sampaikan secara transparan pada para jamaah haji sebagai pemilik dana tersebut.
"Perbankan itu kan tetap menggunakan aturan perbankan. Artinya ketika dana itu masuk, diperhitungkan sesuai dengan peraturan perbankan ada manfaat dan sebagainya. Tapi selama ini kan tidak transparan," kata Fikri kepada Suara.com, Senin (31/7/2017).
Manfaat dana tersebut, lanjut Fikri, tidak pernah jelas kemana larinya. Sebab itu, ia berharap uang tersebut dijauhkan dari resiko yang ada. Sebab pemiliknya bukan negara, melainkan para calon jamaah haji.
Terkait dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk menggunakan dana haji membangun infrastruktur, sebaiknya dipikirkan dulu. Apalagi, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) baru dibentuk dengan tujuan agar pengelolaan dana haji tersebut tidak menuai masalah.
"Baru dibentuk BPKH ini. Belum banyak bekerja sudah ada order dari pemerintah. Ini belum apa-apa sudah dibebani. Saya kira ini nggak baik ya. Ini akan menjadi masalah lagi," ujar Fikri.
Ia juga khawatir, dengan dibolehkannya pemerintah menggunakan dana haji untuk keperluan negara, akan menjadi pintu untuk mengambil tabungan lain yang ada di perbankan dengan alasan keperluan negara.
"Kan masyarakat ini banyak yang nabung ya. Tidak hanya tabungan haji. Nanti ini dijadikan peluang karena melihat adanya potensi bisa menggunakan dana-dana yang ada di tabungan itu. Ini akan pasti akan bermasalah kalau tidak komunikasi dulu dengan pemilik uang," kata Fikri.
Baca Juga: PKS Perbolehkan Dana Haji Untuk Infrastruktur Dengan Syarat...
Tag
Berita Terkait
-
Bank Mandiri Kembangkan Kantor Wilayah Terintegrasi di Jawa Barat
-
PKS Perbolehkan Dana Haji Untuk Infrastruktur Dengan Syarat...
-
Pro Kontra Dana Haji untuk Investasi, Fatwa dan Undang-undangnya
-
Kementerian PUPR Bertanggungjawab Bangun Jalan dan Jembatan
-
Kementerian PUPR Tingkatkan Terus Layanan Irigasi Perdesaan
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
4 Daftar Perusahaan Don Ritto yang Diduga Jadi Tempat Pencucian Uang
-
3 Pilihan Loafers Pria Lokal Alternatif New Balance 1906L, Cocok untuk Acara Kasual dan Formal
-
4 Sunscreen Stick Terbaik untuk Reapply Praktis Tanpa Kotor, Cocok Dibawa Bepergian
-
Sahroni Soal Isu Kapolri Diganti: Kerjanya Listyo Bagus, Kalau Gak Ada Kurangnya Itu Namanya Tuhan
-
Novel Negeri 5 Menara: Kisah Perjuangan Meraih Mimpi dari Pesantren
-
Intip Kecocokan Leo dengan 11 Zodiak Lain, Siapa Pasangan Ideal Sang Singa?
-
Nikmati Diskon 20 Persen di Frestive Pakai Kartu dan QRIS BRI
-
Only in Hong Kong: Cara Baru Menikmati Kota yang Penuh Kontras dan Cerita
-
Tolak Naikkan Gaji Ryan Gosling, Film Barbie 2 Terancam Batal Produksi
-
Cegah Kanker Serviks, Kemenkes Beri Vaksin HPV untuk Anak Laki-Laki Mulai Agustus