Baru-baru ini muncul polemik ditengah masyarakat tentang pemanfaatan dana haji paska dilantiknya pengurus BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Sesaat kemudian lalu muncul wacana bahwa dana haji dapat dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Wakil Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU (Lakpesdam PBNU) DR. Dadi Darmadi berpendapat, setidaknya ada dua hal penting terkait investasi dana haji ini. Pertama, sekarang ini harus diakui nuansa politik terlihat menjadi lebih dominan ketimbang aspek ekonomi strategisnya. Sehingga siapapun yang bicara direspon dengan politis. Untuk itu, sebaiknya kita proporsional saja.
"Ini kan dana masyarakat yang ingin berhaji dan perlu kita maksimalkan dalam bentuk investasi yang benar-benar menguntungkan untuk mereka," kata Dadi di Jakarta, Minggu (6/8/2017).
Meskipun demikian, lanjut dia, nampaknya perlu komunikasi politik yang baik, dengan kepala dingin dan hati yang bersih, baik pihak pemerintah, Presiden, DPR, dan tokoh masyarakat sendiri.
Menurut Dadi, BPKH sebagai lembaga yang relatif baru seharusnya diberikan kesempatan dulu untuk menjelaskan siapa mereka, apa programnya, apa wewenangnya, dan bagaimana rencana pemanfaatan dana haji yang sudah 90 triliun lebih itu.
"Selama ini, dana haji sudah besar tapi tidak produktif," ujarnya.
Pengajar di UIN Syarif Hidayatulloh ini mewanti-wanti agar wacana publik sebaiknya diarahkan kepada dukungan bagi pemanfaatan dana haji oleh lembaga BPKH sesuai dengan UU-nya. Dan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang strategis, rasional dan menguntungkan menurut investasi sesuai dengan Syariah, bukan keputusan politik semata.
Ditegaskan Dadi, Presiden boleh saja menyarankan dana haji diinvestasikan dalam infrastruktur. Tapi, kalau menurut perhitungan investasi tidak menguntungkan ya jangan. Dan jangan juga, karena alasan tertentu, dana haji diinvestasikan dalam bidang-bidang yang beresiko, meskipun itu disarankan oleh sebagian masyarakat sendiri.
Baca Juga: Menteri PUPR: Sulit Pakai Dana Haji Untuk Bangun Infrastruktur
"Investasikan dana haji dalam infrastruktur kalau memang itu menguntungkan para calon jamaah haji," katanya.
Dadi pun meminta dana haji ini diinvestasikan di berbagai sektor yang bakal menguntungkan jamaah, infrastruktur hanyalah salah satunya. Dadi mencontohkan Malaysia yang merupakan contoh baik bagaimana mengelola dana tabungan haji jamaah untuk pengembangan ekonomi bangsa.
"Sebagai perbandingan di Malaysia. Dana tabungan haji jamaah dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi bangsa lewat bisnis dan investasi dalam bidang konstruksi, industri pertanian, perminyakan, perbankan Islam, real estate, IT dan sektor jasa," pungkasnya
Tag
Berita Terkait
-
JK Nilai Basuki Pantas Terima Gelar Perekayasa Kehormatan
-
Menteri PUPR: Sulit Pakai Dana Haji Untuk Bangun Infrastruktur
-
Jasa Marga Uji Coba Tol Gempol-Pasuruan Seksi 1 Mulai Hari Ini
-
Ini Skenario Kementerian PUPR Saat Bangun Tol Jakarta-Cikampek II
-
Kementerian PUPR akan Kembangkan Kawasan Jembatan Suramadu
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Bukti Nyata Kekuatan Emas: Investasi Sejak Tahun 1987, dari Ratusan Ribu Jadi Puluhan Juta Rupiah
-
Kuota Impor, SPBU Swasta, dan Konsistensi Kebijakan
-
Pekerjaan M. Qodari Sebelum Jabat KSP, Hartanya Tembus Rp 260 Miliar
-
Kabar Gembira untuk UMKM! Pajak Final 0,5 Persen Diperpanjang Hingga 2029, Beban Usaha Makin Ringan!
-
Bos BI Senang Pemerintah Guyur Dana Rp 200 Triliun ke Bank, Likuiditas Luber
-
Penyaluran Kredit Meski Gacor Demi Pertumbuhan Ekonomi Konsisten di 5 Persen
-
Bos Danantara Bakal Guyur Lagi KUR Perumahan Hingga Rp 250 Triliun
-
Bukan Reshuffle Kabinet, Ini Pendorong IHSG Bisa Tembus Level 8.000
-
Pertamina Patra Niaga Regional JBB Raih 63 Penghargaan di Ajang ENSIA 2025
-
Rosan Roeslani Disebut Bakal Jadi Menteri BUMN, Dilebur dengan Danantara?