Suara.com - Duta Besar Republik Indonesia untuk Timor Leste Sahat Sitorus mengatakan, Pemerintah Timor Leste segera merevisi perjanjian udara untuk mendukung penerbangan internasional di negara itu.
"Dalam waktu dekat ini akan ada revisi 'air agreement' (perjanjian udara) sehingga dapat membuka jalur penerbangan internasional," ungkap Sitorus dalam pertemuan dengan Gubernur Nusa Tengara Timur (NTT) Frans Lebu Raya di Kupang, Rabu (4/10/2017).
Ia mengaku, kunjungannya ke NTT yang berbatasan wilayah secara langsung dengan Timor Leste di Pulau Timor itu, membawa misi khusus untuk membahas rute penerbangan internasional antara Dili dan Kupang dengan pemerintah daerah setempat.
Menurut dia, NTT dan Timor Leste memiliki keterkaitan yang sangat dekat dan memiliki kepentingan serta ketergantungan satu sama lain seperti di bidang transportasi dan ekonomi pada umumnya.
Untuk itu, pertemuan dengan Gubernur Frans Lebu Raya itu menjadi penting dalam membangun hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste sehingga penerbangan langsung kedua daerah segera terealisasi untuk mendukung kerja sama dimaksud.
Selain untuk hubungan bilateral, dia mengatakan, kerja sama trilateral Indonesia-Timor Leste-Australia perlu dilakukan secara lebih nyata lagi pada semua sektor termasuk perizinan.
Ia menyebut, kerja sama sejumlah sektor ekonomi yang perlu diperkuat seperti sektor pariwisata, pertanian, transportasi, serta kelautan dan perikanan.
Dalam konteks kerja sama yang lebih luas itu, Sitorus berharap peran serta pemerintah setempat untuk terus menjaga kelancaran lalu lintas manusia yang melewati perbatasan (cross border).
"Perlu terus diiingatkan bahwa ada hukum internasional dalam melintasi perbatasan negara, harus dilengkapi dokumen passport," katanya.
Baca Juga: Infrastruktur Jalan di Perbatasan RI-Timor Leste Memprihatinkan
Hal ini untuk meminimalkan adanya masalah keimigrasian yang dapat mengganggu hubungan baik kedua negara, katanya lagi.
"Kita perlu menjaga kepentingan yang lebih luas ke depan bagi kedua negara untuk maju bersama. Kami juga mendukung pembangunan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat perbatasan sesuai program Nawacita Presiden Joko Widodo. Intinya, kami juga akan dukung semua program Pak Gubernur," katanya.
Sementara itu, Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan, kerja sama trilateral selama ini berjalan baik meskipun secara konkret perlu dipertajam kembali dengan implementasi sektor-sektor yang telah disepakati bersama ketiga negara.
Sementara terkait perizinan sebagai persyaratan, kata dia, menjadi hal penting untuk memberikan peluang bagi pelaku bisnis berivestasi, baik di bidang transportasi maupun sektor lainnya.
"NTT memiliki banyak potensi yang dapat nenarik banyak investor. Sektor pariwisata menjadi sektor yang cukup menjanjikan bagi peluang investasi juga sektor kelautan dan perikanan," kata Gubernur NTT dua periode itu. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
Terkini
-
Purbaya Serang Balik Ekonom Ferry Latuhihin: Dia Tak Pernah Pegang Data Ekonomi
-
PT BSA Logistic Indonesia Segera IPO, yang Pertama di 2026
-
Purbaya Pastikan Indonesia Aman dari Status Darurat Energi, Beda dari Filipina
-
Batas Pelaporan SPT Diperpanjang hingga 30 April 2026
-
Jasamarga: Volume Kendaraan Masuk Jakarta Naik 41,8 Persen
-
Disetujui Prabowo, Purbaya Sebut Bea Keluar Batu Bara Bisa Berlaku 1 April 2026
-
Menkeu Purbaya: Kebijakan Wajib WFH Segera Diumumkan
-
Diskon Tarif 30% Mulai Berlaku Besok untuk 9 Ruas Tol, Ini Daftarnya
-
RI Jepang Kerja Sama Energi, Pengamat: Indonesia Tak Lagi Sekadar Pemasok
-
Purbaya Kesal Diserang Ekonom Terus Menerus: Mereka Gembar-gembor Ketakutan